Perintah Tegas Jokowi ke Tito Karnavian, Tegur Kepala Daerah yang Tutup jalan: Saya Dapat Laporan!

TRIBUNJAMBI.COM - Meski wabah virus corona kini masih menjadi masalah besar, tapi Presiden Joko Widodo tetap bersiap sejumlah mekanisma menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.

Sebelumnya, Jokowi baru saja menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri guna menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.

Saat itu rapat yang dilakukan Jokowi di Istana Bogor, Kamis (2/4).

Pada rapat terbatas itu, Jokowi meminta agar distribusi kebutuhan dasar pokok tak terhambat.

• Bukannya Dirumah Aja, Puluhan Orang Malah Berkumpul Tawuran, Ini yang Terjadi Setelah Polisi Datang

• Debt Collector Dilarang Menagih, Soal Kebijakan Relaksasi Kredit bagi Debitur, Ini Penjelasan OJK

• Perilisan Film Minions: The Rise of Gru Resmi Diundur Tahun Depan, Akibat Wabah Virus Corona?

• Pernyataan Fadjroel soal Jokowi Bolehkan Mudik Direvisi Mensesneg

"Kemudian juga kita harus memastikan semuanya agar distribusi logistik ini lancar."

"Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar," imbau Jokowi.

Lalu, ia menyinggung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar menegur pemerintah daerah yang membuat urusan logistik tak lancar.

Pasalnya, ia mengaku mendapat dua laporan bahwa ada kepala daerah menutup jalan hingga distribusi logistik terganggu.

"Saya harapkan Mendagri juga memberikan teguran pada daerah yang memblokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu."

"Karena kemarin saya mendapat laporan dari dua daerah urusan beras ini agak terganggu, karena jalan-jalan daerah ditutup," tegurnya.

"Tolong Kepala Daerah diberi tahu mengenai ini," imbuh Jokowi.

Selain itu, ia juga meminta agar eksekusi bantuan pada masyarakat terdampak Virus Corona segera dilaksanakan.

Termasuk pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon bagi pelanggan 900 VA.

"Yang kedua berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah tadi juga sudah saya sampaikan agar bisa segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan."

"Baik itu yang berkaitan dengan PKH, kartu sembako, kartu prakerja yang berkaitan dengan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA."

"Kalau ini segera tereksekusi di lapangan akan baik untuk masyarakat kita," katanya.

Lihat videonya mulai menit ke-2:00:

6 Bansos Jokowi bagi Warga Terdampak Virus Corona:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal utama terkait bantuan sosial (bansos).

Pada anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak keluarga penerima manfaat.

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kedua, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima yang mulanya hanya 15,2 juta jiwa.

Selain itu nilainya juga naik menjadi 30 persen.

Mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

Ketiga, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun yang mulanya hanya Rp 10 triliun.

Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.

”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.

Keempat, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tutur Mantan Wali Kota Solo ini.

Kelima, Jokowi menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, pemerintah akan membantu meringankan pembayaran kredit.

Jokowi mengatakan bahwa kebijakan itu khusus bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.

Kebijakan tersebut akan dimulai per April.

Selain itu, Presiden ke-7 Indonesia tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan keringana kredit bisa melalui online.

Sehingga warga tak perlu ke bank atau jasa leasing.

"Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelas Jokowi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

"Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di https://wow.tribunnews.com/2020/04/02/jokowi-gelar-rapat-jelang-ramadan-minta-tito-karnavian-tegur-kepala-daerah-yang-tutup-jalan?page=all