Kejanggalan Luhut Binsar Batalkan Kebijakan Anies Baswedan soal Corona, Fadli Zon Mulai Curigai Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Korban akibat virus corona kini terus bertambah.

DKI Jakarta kini masih menjadi yang tertinggi angka kasus virus corona.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta mulai merancang peraturan ditengah tingginya kasus virus corona di daerahnya.

Namun sayangnya beberapa usulan kebijakannya tak disetujui oleh Pemerintah pusat.

Sebelumnya Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti beda pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, sebelumnya Luhut Binsar membatalkan kebijakan Anies Baswedan soal pelarangan bus antar kota antar provinsi (AKAP) di DKI Jakarta.

• Padahal Positif Kena Virus Corona, Detri Warmanto Nekat Temui Saat Dikarantina Anaknya: Saya Bandel

• Perusahaan Tetap Wajib Berikan THR Pada Karyawan di Tengah Pandemi Virus Corona!

• Diluar Dugaan Tabiat Asli Nia Ramadhani Dibongkar Ardi Bakrie,Teman Jessica Iskandar Ternyata Begini

• Begini Cara Gampang Dapat Token Listrik Gratis dari PLN di Tengah Virus Corona, Bisa Lewat WhatsApp

Terkait hal itu, Fadli Zon menduga adanya ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan Virus Corona.

Bahkan, menurutnya banyak kebijakan yang baik dari daerah yang justru ditolak oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam acara 'DUA SISI' tvOne, Kamis (2/4/2020).

"Jadi kalau saya lihat memang desakan dari pemerintah daerah, termasuk DKI yang merupakan episentrum," ucap Fadli.

Ia pun menyinggung keinginan Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Namun, menurutnya yang terjadi kini justru ketengangan pemerintah pusat dan daerah akibat kebijakan yang berbeda.

"Kan sebetulnya kesan itu adalah ada keinginan untuk melakukan karantina wilayah supaya penyebaran ini bisa dikurangi, dihambat, bahkan tidak ke daerah-daerah," kata Fadli.

"Tetapi kita melihat ada semacam ketegangan antara daerah dengan pusat ini."

Terkait hal itu, Fadli lantas membahas kebijakan Luhut Binsar yang membatalkan keinginan Anies Baswedan untuk melarang Bus AKAP masuk ke wilayah DKI Jakarta.

Menurut Fadli, pemerintah pusat justru menolak kebijakan bagus dari daerah untuk mempercepat penanganan Virus Corona.

"Misalnya Jakarta, kemarin gubernur DKI melarang bus antar kota antar provinsi tapi kemudian dianulir oleh Menko Kemaritiman dan Investasi," ungkapnya.

"Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan bagus, bahkan inisiatif awal itu apa yang disebutkan di dalam PSBB sebetulnya sudah dilakukan oleh daerah."

Melanjutkan penjelasannya, Fadli pun menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Faldi menilai, PSBB justru sudah dilakukan pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh sang presiden.

"Misalnya soal kerja dari rumah, soal libur sekolah, soal WNA juga banyak sebenarnya resistensi dari daerah," ucapnya.

"Jadi sebetulnya PSBB itu terlambat, udah dilakukan 2-3 minggu yang lalu sebetulnya oleh daerah."

Karena itu, menurutnya untuk menangani wabah Virus Corona pemerintah pusat lebih tepat menerapkan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB.

"Jadi justru karantina wilayah lebih tepat dengan catatan itu, salah satu pasal dalam undang-undang juga menyebutkan ada kewajiban negara terhadap mereka yang terdampak," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-1.55:

Tolak Wacana Darurat Sipil

Pada kesempatan lain, sebelumnya Connie Rahakundini Bakrie soroti wacana penetapan status darurat sipil akibat wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Connie lantas membandingkan gubernur sekarang dengan era mantan presiden Soeharto.

Menurut dia, banyak gubernur di era Soeharto yang memiliki latar belakang militer.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (1/4/2020), Connie menyatakan tak setuju dengan wacana penetapan status darurat sipil akibat Virus Corona.

Connie menilai, status tersebut tak bisa diterapkan untuk wabah Virus Corona.

"Maka saya bilang enggak bisa dipakai itu, karena ada dua elemen yang penting mendampingi presiden itu tidak ada," ujar Connie.

Pernyataan Connie itu pun langsung ditanggapi oleh Presenter Aiman Witjaksono.

Sebab menurut Aiman, Connie justru mengusulkan status yang lebih ekstrem, yakni darurat militer.

"Tapi Anda lebih ekstrem lagi malah mengatakan darurat militer seharusnya," sahut Aiman.

Menjawab pertanyaan tersebut, Connie justru membandingkan gubernur kini dengan era Soeharto.

Ia menyebut, gubernur era Soeharto lebih memiliki banyak pengalaman karena berlatar belakang militer.

"Kalau darurat sipil kan semua di tangan gubernur, hari ini gubernur beda dengan zaman Pak Harto," ucap Connie.

"Gubernur zaman dulu itu adalah gubernur yang benar-benar sudah melewati banyak hal, rata-rata itu tentara," sambungnya.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung nama Tri Rismaharini.

Menurut dia, Risma memiliki cara kepemimpinan yang sangat baik, terutama dalam membuat terobosan untuk menyelesaikan masalah.

"Saya bukannya under estimate gubernur, tidak semua orang secanggih Bu Risma," ujar Connie.

"Walaupun Bu Risma bukan gubernur tapi cara dia menyelesaikan masalah tu hebat sekali. Enggak semua orang seperti Bu Risma."

Lebih lanjut, Connie mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan Virus Corona.

Ia menjelaskan, Virus Corona tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan secara nasional.

Karena itu, Connie mengimbau pemerintah untuk serius memikirkan cara penanganannya.

"Kekhawatiran saya, ini bukan cuma semata-mata masalah kesehatan loh," ucapnya.

"Ini ada multi faktor, ada banyak hal yang harus dipikirkan." 

Artikel ini telah tayang di https://wow.tribunnews.com/2020/04/03/luhut-binsar-batalkan-kebijakan-anies-baswedan-soal-corona-fadli-zon-curigai-adanya-ketegangan?page=all.