Nekat Mudik, Otomatis Berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Jokowi Minta Ganti Jadwal Mudik

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah memastikan tidak membuat larangan mudik meski ada wabah virus corona ( Covid-19 ).

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Meski begitu pihak yang melakukan mudik harus memahami status sebagai Orang Dalam Pemantauan ( ODP ).

"Pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus ODP," ujar Fadjroel kepada wartawan, Kamis (2/4).

Penetapan status dan isolasi tersebut disampaikan Fadjroel sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

Nantinya pelaksanaan isolasi mandiri akan diawasi oleh pemerintah daerah.

"Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat," terang Fadjroel.

Pemerintah juga akan melaksanakan kampanye untuk tidak mudik secara besar untuk menahan laju penyebaran Covid-19.

Hal itu aman melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur.

• Pengakuan Syahrini Mampu Keliling Dunia Tanpa Jadi Penyanyi, Singgung Usaha Sampingan yang Bejibun

• Bagaimana KKB Papua Masuk ke Freeport & Tembaki Karyawan? Dimana Sembunyikan Senjata Laras Panjang?

Asal tahu saja potensi penularan dalam mudik sangat besar.

Mengingat kegiatan tersebut melibatkan mobilisasi orang dalam jumlah besar.

Bahkan data tahun 2019 mobilisasi penduduk saat mudik mencapai lebih dari 20 juta.

Angka tersebut mayoritas berasal dari DKI Jakarta ke daerah lain.

Ganti Jadwal Mudik

Jokowi mengusulkan mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.