Merasa Tak Bersalah, Asiang Ajukan PK Kasus Suap Ketuk Palu

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi menggelar sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Joe Fandy Yoesman als Asiang.

Tribunjambi/Jaka HB
Asiang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jambi untuk kasus suap ketuk palu beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi menggelar sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Joe Fandy Yoesman als Asiang. Sidang digelar online pada Selasa (31/3/2020).

Persidangan di pimpin oleh Yandri Roni selaku ketua majelis hakim. Sidang digelar tanpa dihadiri jaksa dan terdakwa. Namun proses persidangan berlangsung dengan jaringan video telekonference.

Dimana Asiang mengikuti persidangan dari Lapas Kelas IIA Jambi, sementara jaksa penuntut Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) juga mengikuti persidangan dari jarak jauh.

Ilham Kurniawan, penasehat hukum Asiang mengatakan sidang tersebut diajukan karena pihaknya menilai ada kekeliruan pada putusan Pegadilan Negeri Jambi Nomor: 26/Pid.sus-TPK/2019/PN.Jmb tanggal 10 Desember 2019 atas sama Joe Fandy Yoesman Als Asiang.

DPRD Sarolangun Alokasikan Dana Rp 1 Miliar untuk Tangani Covid-19

Lagi Pandemi Covid-19, Kemenag Sarolangun Minta Pernikahan Digelar di KUA

VIDEO BREAKING NEWS Presiden Jokowi Gratiskan Tarif Listrik 450 VA Selama 3 Bulan

"Tadi sudah dianggap dibacakan. Sidang selanjutnya tunda dua mingu. Diberikan waktu kepada jaksa KPK untuk menjawab persoalan peninjauan kembali yang kami ajukan," kata Ilham Kurniawan, Penasehat Hukum Asiang usai persidangan.

"Alasan kita mengajukan PK karena adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim ada dua poin penting keberatan yang kami ajukan," sambungnya.

Poin keberatan ini dijelaskan Ilham, yakni tidak ada niat jahat dari Asiang untuk terlibat suap menyuap dalam pengesahan anggaran tahun 2018.

Hal ini terbukti dari pertimbangan hakim Pengadilan Tipikor Jambi yang sudah memiliki kekuatap hukum tetap. Dimana ide awal pemberian tidak dari Asiang tapi dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang ditindak lanjuti oleh Gubernur dan bawahannya.

"Posisi pak Asiang hanya memberikan pinjaman kepada pak Arfan. Walaupun perbuatannya terbukti, tidak ada niat jahatnya," katanya.

"Klien kami memberikan uang pinjaman dan tidak tahu untuk suap digunakan oleh pak Arfan. Harusnya lepas dari tuntutan hukum karena ini bukan perbuatan pidana melainkan perdata," sambung Ilham.

Atas pengajuan peninjauan kembali ini, jaksa penuntut KPK meminta waktu dua minggu kepada majelis hakim untuk menjawab permohonan Asiang. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved