Anda Termasuk yang Cicilan Kendaraan Ditangguhkan Satu Tahun? Ada Tiga Tahapan yang Harus Dilalui
Guna meringankan beban masyarakat akibat efek domino corona, Presiden RI Joko Widodo menjanjikan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Guna meringankan beban masyarakat akibat efek domino corona, Presiden RI Joko Widodo menjanjikan kelonggaran untuk pekerja informal.
Diantaranya tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan.
Para pekerja informal tersebut bisa diberikan kelonggaran angsuran (relaksasi kredit) selama maksimal 1 tahun.
Adapun kelonggaran sampai satu tahun mengacu pada jangka waktu restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Stimulus. Namun, pemberian jangka waktu bisa bervariasi, akan sesuai dengan kesepakatan bank. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun.
Relaksasi kredit (kelonggaran angsuran) sampai satu tahun ini pun diberikan kepada debitur yang diprioritaskan, seperti debitur yang memiliki itikad baik.
"Intinya kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak virus corona atawa Covid 19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan hingga penurunan wabah virus corona," ujar OJK dalam keterangannya, Kamis (26/3/).
Untuk lebih jelas, simak tahap-tahap mendapatkan relaksasi kredit di bawah ini.
1. Ajukan Permohonan
Masyarakat yang memiliki tunggakan kendaraan motor maupun mobil, utamanya yang beritikad baik, wajib mengajukan permohonan restrukturisasi.
Caranya, melengkapi dengan data yang diminta oleh bank atau perusahaan leasing.
Bisa disampaikan secara online melalui email atau website resmi yang ditetapkan oleh bank maupun leasing.
"Tanpa harus datang bertatap muka," sebut OJK.
2. Asesmen atau penilaian
Setelah Anda mengajukan permohonan, pihak bank atau leasing akan melakukan assesment atau penilaian.
Assesment bank atau perusahaan leasing akan melihat kondisi Anda dan catatan kredit selama ini.
Pihak bank atau perusahaan akan menilai apakah Anda termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok dan bunga, dan kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing).
