Tito Karnavian Sarankan Makan Taoge, Ingatkan Kepala Daerah Soal Kewenangan Lockdown

Terutama dalam hal pencegahan corona di Jakarta.

Pertemuan juga berlangsung sangat produktif.

”Pak Mendagri kami selama ini komunikasi terus secara rutin, telepon, WA, saling koordinasi untuk pastikan langkah-langkah yang kita lakukan untuk penanggulangan COVID-19 dijalankan dengan baik dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pastikan in line," tutur Anies.

”Dan tadi kita produktif membahas hal terkait pengendalian penularan COVID-19,"  tambah Anies.

Sementara, Tito menyebut bahwa Anies sudah melakukan banyak antisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona di DKI Jakarta.

Yang paling baru yakni kebijakan soal transportasi.

”Jadi tadi Pak Gubernur menjelaskan tentang langkah-langkah yang disampaikan Bapak Gubernur. Sudah banyak yang dilakukan namun tak disampaikan secara terbuka karena kita tak ingin sama menimbulkan publik kemudian jadi panik dan lain-lain," tutur Tito.

”Tadi Pak Gubernur sampaikan langkah-langkah mulai dari upaya antisipasi awal, kemudian langkah-langkah pencegahan sekaligus sosialisasi, dan juga langkah-langkah mitigasi dan antisipasi ke depan," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan soal kebijakan pembatasan wilayah atau lebih dikenal dengan lockdown.

Dia mengingatkan kebijakan itu harus diputuskan melalui persetujuan pemerintah pusat.

Tito menyebut penetapan lockdown sebuah wilayah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Menjadi urusan absolut pemerintah yang merupakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden," kata Tito.

Tito menyatakan jika kepala daerah ingin memberlakukan kebijakan lockdown karena wabah virus corona yang semakin meluas, maka harus dikonsultasikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, yakni Letjen TNI Doni Monardo.

"Dalam hal ini pak presiden menyampaikan untuk karantina kewilayahan, kepala-kepala daerah untuk konsultasi dengan pemerintah pusat, dan yang ditunjuk oleh beliau adalah kepala gugus tugas percepatan [Doni Munardo]," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan ada 7 aspek yang terlebih dahulu harus diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan melakukan lockdown wilayah dalam aturan tersebut.