Ketua Kopipede: Otonomi Awal Korupsi di Daerah

Ketua Kopipede: Otonomi Awal Korupsi di Daerah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemberian otonomi daerah diikuti dengan hak dan anggaran sebagai awal maraknya korupsi di daerah.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi menggelar diskusi politik bersama Kopipede, KPU Provinsi Jambi dan Anggota DPRD Provinsi Jambi. Tema yang diangkat dalam diskusi politik ini adalah "Meneguhkan Perspektif Antikorupsi Calon Kepala Daerah".

Pada kesempatan itu, Mohammad Farisi, ketua Kopipede mengutarakan bahwa awal mula maraknya korupsi di daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah.

"Sejak otonom tahun 1999 ada pembagian kekuasaan yang dibagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah,"ucap Mohammad Farisi, Jumat (14/3/2020).

• Ini Alasan Dinkes Tanjab Timur Ingin Pindahkan Puskesmas Sabak Barat

• Tak Mau Diganti, Perangkat Desa di Kerinci Diminta Berkantor 6 Jam Sehari

• Perempuan Paruh Baya Ditangkap, Polisi Temukan Sabu di Plastik Hitam

Dengan diberikannya otonomi daerah tersebut, maka kewenangan kekuasaan yang awalnya ada di pusat kemudian diturunkan ke daerah. Termasuk pengelolaan anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan.

"Akhirnya disitu timbulah korupsi. Karena diberikan kewenangan dan anggaran,"ucapnya.

Moh. Farisi juga menyandingkan data hasil pengungkapan kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK terhadap Kepala Daerah.

Data KPK sejak tahun 2004-2018 tercatat telah menetapkan 911 orang tersangka dari berbagai profesi.

Tersangka korupsi paling banyak dari kalangan legislatif yakni DPR DPD DPRD ada 229 orang. Pihak swasta, kontraktor rekanan proyek ada 214 orang.

"Bupati sebanyak 90 orang dan Gubernur 20 orang," kata Mohammad Farisi.

Dosan Universitas Jambi ini juga mengungkapkan bahwa fakta persidangan yang berhasil diungkap dalam sidang kasus korupsi yang ditangani KPK dominan disebabkan oleh faktor balas Budi Pilkada.

"Korupsi itu untuk mengembalikan dana Pilkada yang digunakan," kata Moh Farisi. (Hendri Dunan Naris)