Berikut Hasil Pertemuan Pemkab Sarolangun dengan KLHK Terkait Tuntutan Warga 12 Desa di Mandiangin

Berikut Hasil Pertemuan Pemkab Sarolangun dengan KLHK Terkait Tuntutan Warga 12 Desa di Mandiangin

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pertemuan Pemkab Sarolangun dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terkait tuntutan masyarakt 12 desa di Kecamatan Mandiangin, menghasilkan tiga keputusan.  

Tiga keputusan itu terkait memenuhi tuntutan para masyarakat 12 Desa di Kecamatan Mandiangain, yang meminta ganti rugi lahan yang diserobot perusahaan.

Bupati Sarolangun, Cek Endra mengatakan, keputusan itu yang pertama bahwa pihak KLHK siap memberikan lokasi pengganti di daerah yang sudah diizinkan.

• Pemkab Sarolangun Akui Tak Sanggup, Warga Mandiangin Ancam Duduki PT AAS

• Warga Mandiangin Pingsang dan Kelaparan, Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan dengan PT AAS

• Box Culvert Tidak Kunjung Selesai, Warga Tanjung Nangko Keluhkan Pekerjaan Proyek PUPR Muarojambi

"Saya usulkan tidak perlu satu hamparan, lahan bisa empat atau lima lokasi tapi lokasi berpisah- pisah dan bukan lokasi konflik," ujarnya, Rabu (19/2/2020).

Yang kedua, pemerintah daerah siap membangun infrastruktur menuju lokasi yang sudah ditentukan KLHK.

"Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahan dengan jalan yang dibuat pemerintah," sebut Cek Endra.

Ketiga, semua pihak yang terlibat segera menyelesaikan hal tersebut di atas, dengan melakukan turun ke lokasi, melakukan pengukuran bersama, Pemda, kepalda desa, dan camat.

"Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa disetujui masyarakat, karena pemerintah sudah beritikad baik dengan memberikan lahan secara legal," ujarnya.

"KLHK sudah turun, sudah mendata dan mencari lokasi yang tidak ada tanaman. Kita tidak mau berkonflik lagi dengan masyarakat," tutupnya.

Berikut Hasil Pertemuan Pemkab Sarolangun dengan KLHK Terkait Tuntutan Warga 12 Desa di Mandiangin  (Tribunjambi.com/Wahyu Herliyanto)