Eks Sekretaris MA Nurhadi Masuk DPO, Kuasa Hukum Nilai KPK Berlebihan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Eks Sekretaris MA Nurhadi Masuk DPO, Kuasa Hukum Nilai KPK Berlebihan
ANTARA FOTO/ROSSA PANGGABEAN
Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman 

Eks Sekretaris MA Nurhadi Masuk DPO, Kuasa Hukum Nilai KPK Berlebihan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyebut langkah KPK terlalu berlebihan.

"Menurut hemat saya itu tindakan yg berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir saat dimintai konfirmasi, Jumat (14/2/2020).

Selain Nurhadi, KPK juga menerbitkan DPO terhadap dua tersangka lainnya, yakni menantu Nurhadi, Riezky Herbiono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Tercatat ketiga tersangka sudah lima kali mangkir dari panggilan KPK.

Maqdir melanjutkan, sebaiknya KPK menunda pemanggilan lantaran pihaknya masih mengajukan permohonan praperadilan. Bahkan permohonan penundaan pemanggilan pun kami disampaikan pihaknya kepada KPK.

Satu Warganya Meninggal karena Covid-19, PM Jepang Ungkap Duka Cita Mendalam

VIDEO: Kota Wuhan Terlihat Merah Menyala, Ilmuwan Sebut Akibat Kremasi Mayat Atau Limbah Medis

Siapa Sebenarnya Pemuda dan Janda di Tebo yang Kena Gerebek di Bumi Perkemahan di Bungo?

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri  menegaskan, KPK akan terus bertindak tegas dan terus memproses perkara ini.

KPK juga akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum terhadap pihak-pihak yang tidak koperatif ataupun jika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal penjara 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.  

Penerbitan DPO, kata Ali, dilakukan setelah sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. 

"Sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP (orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya), tkait dengan hal tersebut, selain mencari KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," kata Ali.

Halaman
123
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved