Terang-terangan Anies VS Jokowi? Ini 4 Kebijakan Pemprov DKI Yang Berlawanan Dengan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat. Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang beruju

ist
Jokowi - Anies Baswedan 

TRIBUNJAMBI.COM- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E. Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Suami Bunuh Istri Setelah 10 Tahun Menikah, Korban Ditemukan Penuh Luka Tusukan Di Sekujur Tubuh

Menantu Presiden Kepergok Makan Soto di Gang Sempit, Kenakan Tas Mewah yang Harga Fantastis!

Bukan Cuma Indonesia vs China di Natuna, 4 Negara Ini Diganggu China di Laut

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

1. Soal normalisasi sungai

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

A
Sejumlah kendaraan mencoba menerobos banjir yang menggenangi Jalan Jatinegara Barat dan sekitarnya, di Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). Curah hujan yang tinggi ditambah dengan luapan air Sungai Ciliwung dan tingginya muka air laut membuat beberapa kawasan di Jakarta terendam banjir. Warta Kota/Alex Suban (Tribunnews/Alex Suban)

Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Anies setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli, tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile (beton). Menurut dia, betonisasi pinggir sungai akan merusak ekosistem sungai.

Halaman
1234
Editor: rida
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved