Jokowi Wacana Pulangkan WNI Mantan ISIS, Gus Nadir: Presiden Tidak Boleh Berwacana Pribadi

Jokowi Wacana Pulangkan WNI Mantan ISIS, Gus Nadir: Presiden Tidak Boleh Berwacana Pribadi

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS tuai kritikan dari berbagai kalangan.

Termasuk dari Tokoh NU yang menjadi dosen di Australia, Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir.

Sebelumnya lewat akun Twitter resminya, @jokowi mengatakan dirinya secara pribadi tidak setuju dengan pemulangan para WNI tersebut.

"Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas" tulis @jokowi.

Gus Nadir kepada Tribunnews mengatakan, cara Jokowi sebagai perwakilan dari pemerintah dalam menyampaikan infomasi kepada masyarakat perihal WNI eks ISIS ini sangat buruk. 

"Komunikasi publik pemerintah soal WNI eks ISIS itu jelek sekali," katanya, Jumat (7/2/2020).

"Dimulai dari pernyataan menteri yang sehari kemudian meralat penyataannya sendiri, pernyataan menteri yang beropini secara pribadi, sampai presiden pun bicara opininya secara pribadi," imbuh Gus Nadir.

Dosen di Monash University Faculty of Law ini menilai, seharusnya pejabat sekelas menteri bahkan presiden sewajarnya mampu membedakan mana opini pribadi dengan kebijakan pemerintah.

Masyarakat memiliki keinginan supaya setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat negera memiliki dasar kepastian.

• Rumor Spesifikasi Iphone SE 2 yang Diklaim Saingin Iphone 11 Pro Max yang Dikabarkan Rilis 2020

• Ditilang Makin Nekat, Pria Ini Langsung Cekik Polantas Saat Bertugas, Begini Nasib Pelaku Sekarang

"Jangan sesama pejabat pemerintah saling sahut atas dasar sikap atau opini pribadi. Mereka pejabat tapi bersikap seperti pengamat," kata Gus Nadir.

Gus Nadir meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati ketika memberikan pernyataan di hadapan publik.

"Kalau belum ada keputusan resmi dari pemerintah, pejabat baik menteri atau presiden jangan melempar opini ke publik."

"Lebih baik satu suara, masih kami kaji. Selesai. Tidak perlu menyatakan opini pribadi mereka ke publik," tegasnya.

Bahaya Pejabat Negara Beropini di Hadapan Publik