Jokowi Wacana Pulangkan WNI Mantan ISIS, Gus Nadir: Presiden Tidak Boleh Berwacana Pribadi

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS

Editor: Leonardus Yoga Wijanarko
Warta Kota
VIDEO : Warga Negara Indonesia Belum Bisa Dievakuasi, Presiden Jokowi Minta Kirim Logistik ke Wuhan 

Gus Nadir berpandangan apa yang dilakukan Presiden Jokowi soal WNI eks ISIS akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

Selain itu, kepemimpinan mantan Wali Kota Solo ini juga turut dipertanyakan. 

Terlebih ketika pernyataan tersebut berbeda dengan hasil rapat terbatas kabinet. 

"Kenapa Presiden tidak bisa menjadikan sikap pribadinya sebagai sebuah kebijakan pemerintahan yang dia pimpin?"

"Siapa yang mengendalikan presiden? Pertanyaan nakal itu akan muncul di publik akibat komunikasi politik yang buruk ini," ucap Gus Nadir.

Ia menyarankan untuk pemerintah bisa lebih berhati-hati ketika di hadapan publik. 

"Presiden juga bisa dinilai mengambil ancang-ancang untuk mencari selamat sendiri. Sikap pribadi beliau mungkin sesuai dengan keinginan publik."

Segini Jumlah Uang yang Disiapkan Manchester City untuk Angkut Lionel Messi dari Barcelona

Masyarakat Tolak Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS Demi Keutuhan dan Kemashlahatan Bangsa

"Tapi boleh jadi kebijakan resmi pemerintah tidak disukai publik. Presiden bisa cuci tangan dari kritikan. Ini berbahaya," kata dia. 

Selain berdampak kepada Presiden Jokowi, keraguan juga akan muncul di antara orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Bisa jadi kebijakan yang diambil berbeda dengan sikap pribadi presiden. 

"Anak buah di lapangan jadi ragu mengeksekusi sebuah kebijakan. Sekali lagi, Presiden tidak boleh berwacana pribadi. Beliau bukan pengamat. Beliau seorang pemimpin bangsa," ujar Gus Nadir.

Saran untuk WNI eks ISIS

Ilustrasi ISIS
Ilustrasi ISIS (Screenshot video propaganda ISIS/Wired)

Gus Nadir menyarankan sebelum pemerintah membeberkan rencananya terkait WNI eks ISIS, infomasi tersebut harus memiliki kejelasan.

Sehingga masyarakat tidak dibuat gaduh atas kebijakan tersebut.

"Misalnya, jika menolak kepulangan WNI eks ISIS, paparkan argumentasi dan alasannya secara konkrit, dan apa langkah pemerintah berikutnya menghadapi konsekuensi pilihan ini," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Ambon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved