Terdakwa Pencabulan di Jambi Divonis Bebas, Ada Kejanggalan Saat Sidang

Sri Rahayu selaku pakar hukum Universitas Jambi mengatakan dalam kasus pencabulan, saksi ahli dan berkas pemeriksaan psikologi anak bisa jadi bukti.

Terdakwa Pencabulan di Jambi Divonis Bebas, Ada Kejanggalan Saat Sidang
huffington post
Ilustrasi korban pencabulan 

Terdakwa Pencabulan di Jambi Divonis Bebas, Ada Kejanggalan Saat Sidang

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Saksi ahli dan berkas pemeriksaan psikologi anak yang menjadi korban cabul seorang ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang divonis bebas tidak digunakan dalam sidang. Hal ini  kemudian memicu banyak pertanyaan.

Sri Rahayu selaku pakar hukum Universitas Jambi mengatakan dalam kasus-kasus seperti ini dua hal tersebut bisa jadi alat bukti penguat, pada Rabu (5/2).

“Mengapa hasil pemeriksaan psikologi itu tidak digunakan? Mengapa saksi ahlinya tidak dipanggil? Seharusnya sebagai penguat dua hal itu harus ada,” katanya.

Dia mengatakan kalau dua hal itu menjadi alat bukti itu harus dilampirkan. “Pertanyaannya kenapa itu tidak dimasukkan?” katanya.

Berkas Terdakwa Pencabulan yang Divonis Bebas Tak Ditemukan Di Web Pengadilan Negeri dan MA

Harga Bawang Putih di Kota Jambi Naik, Benarkan Dampak Virus Corona di China?

Tiga Warga Tanjab Barat Tewas, Toyota Innova Tabrakan dengan Truk Sawit di Sekernan

Pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertulis bahwa alat bukti mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada kasus bebasnya Ambok Lang ini jaksa tak menyertakan surat atau dokumen bukti pemeriksaan dan keterangan ahli.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah Yuriswandi dan Tito. Tito awalnya saat Tribun temui mengatakan dua hal itu tidak dimasukkan ke BAP dari penyidik kepolisian, selanjutnya dia juga melemparkan alasan bahwa harusnya Tribun bertanya pada hakim yang mengambil putusan itu. Sedangkan Yuriswandi mengatakan bahwa psikolog dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memeriksa anak yang menjadi korban hanya sekadar pendamping seperti BAPAS jika anak menjadi terdakwa.

Asi Noprini selaku Kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) mengatakan berkas pemeriksaan psikologi dan dirinya sebagai saksi ahli juga sudah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Namun, saat tingkat kejaksaan dirinya tak dipanggil.

“Pada perkara seperti ini biasanya berkas itu digunakan sebagai penguat dan saya dipanggil sebagai saksi ahli. Tapi saya tidak tahu mengapa tidak dipanggil bahkan sampai vonis ini,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui terdakwa Ambok Lang dikenai pasal 82 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ambok Lang awalnya dituntut pidana 6 tahun oleh Jaksa, namun karena alasan pembuktiannya lemah ketua majelis hakim Yandri Roni memvonis bebas terdakwa ada 23 Januari 2020.(Jaka HB)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved