Berita Nasional

Kapasitas Andre Rosiade Sebagai Anggota DPR RI Ikut Gerebek PSK Dipertanyakan Praktisi Hukum

Kapasitas Andre Rosiade Sebagai Anggota DPR RI Ikut Gerebek PSK Dipertanyakan Praktisi Hukum

Kapasitas Andre Rosiade Sebagai Anggota DPR RI Ikut Gerebek PSK Dipertanyakan Praktisi Hukum
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Anggota DPR RI Andre Rosiade bersama pihak kepolisian dari Polda Sumbar saat menggerebek wanita yang terlibat prostitusi online di Padang, Minggu (26/1/2020). 

Kapasitas Andre Rosiade Sebagai Anggota DPR RI Ikut Gerebek PSK Dipertanyakan Praktisi Hukum

TRIBUNJAMBI.COM, PADANG - Aksi penggerebakan yang dilakukan anggota DPR RI Andre Rosiade bersama Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu dipertanyakan seorang pengamat.

Ya, Andre Rosiade menggerebek praktik prostitusi di sebuah hotel berbintang di Padang, Minggu (26/1/2020)

Meski penggerebekan itu terjadi beberapa waktu lalu, namun hal itu mencuat kembali ke publik.

posisi Andre Rosiade ialah anggota DPR RI.

Kabar Beredar PSK Dipakai Dulu Lalu Dijebak Saat Tak Pakai Busana, Andre Rosiade: Mana Mungkin

Dituduh Jebak PSK di Padang, Andre Rosiade Akui Ajudannya yang Pesan dan Membayar Kamar Hotel

Heboh Penggerebekan Prositusi Online di Padang, Andre Rosiade Tak Peduli Ada yang Tak Senang

Anggota DPR RI Andre Rosiade dan PSK berinisial N.
Anggota DPR RI Andre Rosiade dan PSK berinisial N. (Kolase foto TribunPadang.com)

Praktisi Hukum Sahnan Sahuri Siregar dengan tegas menyatakan, dalam penggerebekan itu harus dilihat posisi Andre Rosiade.

Bagaimanapun penggerebekan itu termasuk ke dalam wilayah penindakan, khususnya penindakan penegakan hukum.

"Kapasitas Andre Rosiade untuk melakukan penindakan itu apa?," tegas Sahnan Sahuri Siregar, Rabu (5/2/2020).

Menurutnya, sebab bagaimanapun juga, kalau misalnya terkait sistem peradilan pidana yang punya kewenangan itu ialah lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan untuk itu.

Katakanlah, sebutnya, kasus Andre Rosiade bersifat lokal berarti mempedomani Perda atau peraturan perundangan yang lain.

Wujudkan Kabupaten Hijau, Pemkab Tanjab Barat Gencar Tanam Mangrove

INFO Update Harga serta Spesifikasi iPhone di Februari 2020, iPhone X 256GB Rp15 Jutaan

RUMAH Tangga Barbie Kumalasari dan Galih Kembali Diterpa Isu Tak Sedap: Ya Udah Deh Sahabatan Aja

"Seharusnya dalam hal ini Satpol PP yang bertindak," ucap Sahnan Sahuri Siregar.

Sahnan Sahuri Siregar menjelaskan, dia sebagai anggota DPR RI, apa yang menjadi kewenangannya, itu tentu mandat yang diserahkan oleh UU MD3 terkait pengawasan, budgeting (anggaran) dan legislasi.

Halaman
12
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved