Breaking News:

Bahas Pilkada 2024, Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD Muncul di Jambi

Terkait netralitas ASN, muncul ide untuk mencabut hak suara ASN sepertihalnya TNI Polri pada pilkada 2024.

Tribunjambi/Zulkifli
Komite I DPD RI datang ke Jambi dan gelar rapat untuk menginventarisasi materi perubahan Undang-Undang Pilkada. 

Bahas Pilkada 2024, Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD dan Pencabutan Hak Pilih ASN Muncul di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mempersiapkan perubahan UU No 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, Komite I DPD RI datang ke Jambi dan gelar rapat untuk menginventarisasi materi perubahan Undang-Undang Pilkada.

Komite DPD RI menampung dan menerima berbagai usulan terkait materi perubahan UU Pemilihan Gubernur Bupati Walikota dari berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jambi, akademisi, KPU, kepolisian maupun tokoh masyarakat.

Berbagai ide dan usulan perubahan aturan pelaksanaan Pikada muncul dalam rapat yang digelar di aula rumah dinas Gubernur Jambi tersebut.

Ide-ide itu ditampung oleh Komite I DPD RI yang nantinya akan dibawa ke Parlemen dan menjadi bahan diskusi oleh para legislator saat pembahasan perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah.

Tes SKD CPNS Tanjab Barat Akan Dibagi 5 Sesi, 2.600 Orang Berebut Jadi PNS

Air Sungai Meluap, 500 Rumah di Kecamatan Limun Sarolangun Terendam Banjir, Warga Mulai Mengungsi

Sekolah di Limun dan CNG Terendam Banjir, BPBD Sarolangun Imbau Warga 4 Kecamatan Waspada

Ide menarik yang muncul dari diskusi itu antara lain, pengembalian pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk daerah yang indeks pembangunan manusianya masih dibawah standar. Kemudian terkait netralitas ASN, muncul ide untuk mencabut hak suara ASN sepertihalnya TNI Polri. Selain itu, terkait kepala daerah yang kembali mencalon diri, diajukan perubahan aturan yang mengharuskan mereka untuk mundur dari Jabatanya.

Ketua Komite I DPD RI Teras Narang saat diwawancarai Tribunjambi.com, mengatakan masukan-masukan ini nantinya akan menjadi bahan diskusi mereka di Parlemen saat pembahasan perubahan UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

"Ini masukan yang positif, pasti akan kita bawa nanti sebagai pertimbangan kita," kata Teras Narang.

Ditambahkan Teras, perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah ini sendiri diproyeksikan untuk Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

"Mungkin kita persiapan di 2024, karena apa yang 2020 bentar lagi ni, tapi ada hal-hal yang sifatnya teknis yang perlu segera disempurnakan semerti disisi waktu kampanye, yang sebelumnya enam bulan sekarang 70 hari. Tapi prinsip Provinsi Jambi siap," sebutnya.

Selain membahas terkait rencana perubahan UU Pemilukada, kehadiran Komite I DPD RI di Jambi juga untuk mengawasi pelaksanaan perampingan Birokrasi.

Dari rapat itu diketahui bahwa Pemprov Jambi telah siap untuk melaksanakan perampingan seperti arahan Kementrian Dalam Negeri. Pada tahap pertama dilakukan pada instansi yang membidangi perizinan dan Investasi.

Sementara itu Gubernur Jambi Facrori Umar saat pembukaan rapat menyampaikan bahwa UU pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota memang perlu dilakukan penyempurnaan kembali di antaranya isu politik uang, persyaratan pencalonan, tumpang tindihnya regulasi dan lain sebagainya yang masih terjadi baik dalam pemilu di tahun 2019 maupun Pilkada di beberapa kabupaten pada tahun 2018 lalu.

"Untuk itu kami mengharapkan dengan adanya kunjungan ini, materi perubahan rancangan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang diinisiasi oleh DPD RI dengan kewenangan yang dimilikinya dapat diperoleh hasil yang betul-betul mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional," ujarnya.

Penulis: Zulkipli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved