Citizen Journalism

Provinsi Jambi Memilih Pemimpin

Khusus untuk bakal calon Gubernur Jambi, ada sederet nama beken. Seperti apa pemimpin itu seharushnya?

Editor: Duanto AS
Istimewa
Prof Abdul Bari Azed, Guru Besar FH UI, Ketua Prodi Magister Hukum Unversitas Batanghari 

*oleh Prof Abdul Bari Azed

MESKIPUN pemilihan kepala daerah serentak 2020 tahapannya baru dimulai Maret dan pemungutan suara pada 23 September 2020, tetapi di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi sudah bermunculan baliho gambar figur figur bakal calon Gubernur Jambi 2021-2024.

Seperti diketahui, pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi akan ada pemilihan Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, Bupati Bungo, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Tanjung Jabung Barat dan Wali Kota Sungai Penuh.

Khusus untuk bakal calon Gubernur Jambi, ada sederet nama beken. Sebutlah gubernur petahana Fachrori Umar dengan slogan "Lanjutkan", Syarief Fasha dengan slogan "Jambi Bangkit", Al Haris dengan slogan "Dumisake (dua miliar satu kecamatan), Cek Endra dengan slogan "Jambi Maju" dan Safrial dengan slogan "Jambi Unggul".

Peran parpol

Kita semua sudah memahami betapa partai poolitik sangat berperan di dalam proses pencalonan kepala daerah. Meskipun menurut aturan dimungkinan calon perseorangan bertanding di pilkada, tetapi kemungkinan sangat tipis.

Helmy Yahya Beberkan Alasan Pemecatannya Sebagai Dirut TVRI, Pembelian Hak Siar Liga Inggris Disorot

Didor Polisi, Suami Istri di Jambi Spesialis Curanmor 15 Kali Beraksi, Melawan saat Penangkapan

Selain harus memenuhi syarat dukungan, calon tersebut juga harus mempersiapkan logistik yang memadai. Contohnya dalam Pemilihan Bupati Muaro Jambi pada 2015, Abun Yani yang mencoba maju melalui jalur perseorangan, mengalami kekalahan. Tetapi pada Pileg 2019, dia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi melalui Partai Gerindra.

Masing-masing partai politik, dalam dua bulan terakhir ini telah membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Khusus untuk calon gubernur bakal calon harus mendapat dukungan 20% dari kursi 55 anggota dewan provinsi, yaitu setara 11 kursi. Tentu saja masing-masing bakal calon gubernur harus melakukan pendekatan dengan pimpinan partai politik.

Dari data yang dikumpulkan, jumlah rincian 55 kursi di DPRD provinsi yaitu PDIP 9 kursi, Golongan Karya,Demokrat
Gerindra dan PAN masing-masing 7 kursi, PKS dan PKB masing-masing 5 kursi, PPP 3 kursi, Nasdem dan Hanura masing-masing 2 kursi, Perindo dan Partai Berkarya masing-masing satu kursi.

Tentu saja, kita semua berharap semua bakal calon kepala daerah yang melakukan pendaftaran di KPUD Provinsi, maupun di KPUD kabupaten dan kota telah melalui proses dan mekanisme yang terbuka, jujur dan adil.

Calon kepala daerah yang terbaik tentu saja hanya akan muncul jika dilakukan proses penjaringan dengan sungguh-sungguh dan profesional, terutama oleh partai politik yang mencalonkan sebagai mesin produksi pemimpin politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana mencari pemimpin

Berbagai macam teori mengenai kepemimpinan, paling tidak menurut Benni Setiawan (2014), pemimpin bukan sekadar pengumbar janji terutama waktu kampanye. Ia juga bukan yang paling populer di mata media massa dan tinggi elaktibilitasnya oleh lembaga survei yang kononnya bisa direkayasa.

Pemimpin harus mampu membuat perbedaan. Itulah semangat utama yang mesti dimiliki oleh pemimpin.

Tampil beda dengan gagasan yang kuat akan mengantarkan seseorang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Pemimpin harus memiliki integritas dan konsistensi yang tinggi.

Pemimpin harus dapat mengembangan lingkungan yang penuh keterbukaan dan transparansi yang menampilkan masalah-masalah yang sebenarnya. Pemimpin itu harus berintegritas.

Integritas seorang pemimpin dapat dilihat dari sepak terjang (track record) sejak ia masuk ke gelanggang politik. Integritas itu terbangun atas usaha dan karya pribadi yang mempribadi.

Ia hadir bukan karena polesan media massa. Namun, ia hadir dengan tulus ikhlas bekerja, berusaha dan berkarya serta sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat.

Orangtua Korban Sudah Duga Jaksa Agung Akan Sebut Tragedi Semanggi I& II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Lebih lanjut seorang pemimpin selayaknya mempunyai konsistensi yang tinggi hal ini dapat dilihat dari mata dan laku. Apa yang mereka ucapkan merupakan janji suci kehidupan.

Kata bukan hanya menggerakkan lidah, tapi juga mewujud dalam keseharian, sehingga dia tidak mudah mengumbar janji.

Pemimpin itu bukanlah pejabat publik yang pantas untuk selalu minta dihormati, dan dipuja-puji. Namun pemimpin adalah pelayan masyarakat yang siap mendengar keluh-kesah masyarakat dan bergerakk cepat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi daerahnya.

Ia selalu bekerja dengan sekuat tenaga untuk kemakmuran masyarakatnya bukan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Jabatan kepala daerah merupakan jabatan amanat kepemimpinan artinya seorang pemimpin harus mempunyai hati dan jiwa yang bersih dan selalu berjuang (bertekad) untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Kesejahteraan rakyat menjadi program utama seorang pemimpin, baik ia seorang gubernur, bupati dan wali kota.

Setidaknya, ada tiga pihak yang berperan besar dalam pilkada serentak tahun 2020 ini, agar dapat melahirkan kepala daerah yang bersih, berkualitas, tegas dan berani, yaitu para pemilih,penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten dan kota, serta partai politik.

Khusus bagi para pemilih harus menggunakan pertimbangan yang rasional yang menjadi dasar membuat pilihannya nanti seperti rekam jejak,visi dan misi serta program yang ditawarkan.

Mereka tidak menukarkan suara dengan uang dan barang (money politics).

Sementara penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum baik provinsi, kabupaten dan kota berperan dengan menjaga pilkada berlangsung jujur dan adil.

Mereka diharapkan tidak memberi ruang bagi pasangan calon (paslon) untuk melakukan kecurangan. Apalagi dalam kecurangan seperti memanipulasi hasil perhitungan suara.

*Prof Abdul Bari Azed, Guru Besar FH UI, Ketua Prodi Magister Hukum Unversitas Batanghari

Kisah Kakek Samirin Diadili Karena Pungut Getah Karet Seharga Rp 17 Ribu Milik PT, Hakim Lakukan Ini

Mati-matian Fahira Idris Bela Anies Baswedan Soal Banjir, Fahira Idris: Saat Jokowi dan Ahok . . .

Masih Ingat Ponari? Dukun Cilik Asal Jember Beri Kabar Bahagia, Tak Lagi Obati Orang Kini Profesinya

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved