Provinsi Jambi Memilih Pemimpin

Tampil beda dengan gagasan yang kuat akan mengantarkan seseorang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Pemimpin harus memiliki integritas dan konsistensi yang tinggi.

Pemimpin harus dapat mengembangan lingkungan yang penuh keterbukaan dan transparansi yang menampilkan masalah-masalah yang sebenarnya. Pemimpin itu harus berintegritas.

Integritas seorang pemimpin dapat dilihat dari sepak terjang (track record) sejak ia masuk ke gelanggang politik. Integritas itu terbangun atas usaha dan karya pribadi yang mempribadi.

Ia hadir bukan karena polesan media massa. Namun, ia hadir dengan tulus ikhlas bekerja, berusaha dan berkarya serta sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat.

• Orangtua Korban Sudah Duga Jaksa Agung Akan Sebut Tragedi Semanggi I& II Bukan Pelanggaran HAM Berat

Lebih lanjut seorang pemimpin selayaknya mempunyai konsistensi yang tinggi hal ini dapat dilihat dari mata dan laku. Apa yang mereka ucapkan merupakan janji suci kehidupan.

Kata bukan hanya menggerakkan lidah, tapi juga mewujud dalam keseharian, sehingga dia tidak mudah mengumbar janji.

Pemimpin itu bukanlah pejabat publik yang pantas untuk selalu minta dihormati, dan dipuja-puji. Namun pemimpin adalah pelayan masyarakat yang siap mendengar keluh-kesah masyarakat dan bergerakk cepat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi daerahnya.

Ia selalu bekerja dengan sekuat tenaga untuk kemakmuran masyarakatnya bukan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Jabatan kepala daerah merupakan jabatan amanat kepemimpinan artinya seorang pemimpin harus mempunyai hati dan jiwa yang bersih dan selalu berjuang (bertekad) untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Kesejahteraan rakyat menjadi program utama seorang pemimpin, baik ia seorang gubernur, bupati dan wali kota.

Setidaknya, ada tiga pihak yang berperan besar dalam pilkada serentak tahun 2020 ini, agar dapat melahirkan kepala daerah yang bersih, berkualitas, tegas dan berani, yaitu para pemilih,penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten dan kota, serta partai politik.

Khusus bagi para pemilih harus menggunakan pertimbangan yang rasional yang menjadi dasar membuat pilihannya nanti seperti rekam jejak,visi dan misi serta program yang ditawarkan.

Mereka tidak menukarkan suara dengan uang dan barang (money politics).

Sementara penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum baik provinsi, kabupaten dan kota berperan dengan menjaga pilkada berlangsung jujur dan adil.

Mereka diharapkan tidak memberi ruang bagi pasangan calon (paslon) untuk melakukan kecurangan. Apalagi dalam kecurangan seperti memanipulasi hasil perhitungan suara.