Dari Antropolog hingga Perusahaan 'Ngumpul' Bahas Pemberdayaan Suku Anak Dalam, Ini Isinya

Dari Antropolog hingga Perusahaan 'Ngumpul' Bahas Pemberdayaan Suku Anak Dalam, Ini Isinya

TRIBUNJAMBI.COM - Perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan antropolog berkumpul membahas pemberdayaan dan pemuliaan Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Jambi.

Sebuah diskusi bertajuk Bincang Pagi “Potret Orang Rimba dalam Proses Transisi: Strategi Penguatan dan Pemberdayaan”, digelar Tim Resolusi Konflik PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WMW)

Dalam acara yang digelar di Fellas Cafe Jambi pada Jumat (7/01/2020), dipaparkan berbagai pandangan dan hasil penelitian terkait Suku Anak Dalam di Jambi.

• Semakin Dipojokkan, Teddy Bongkar Perjanjian Pernikahannya dengan Mantan Istri Sule, Ternyata Begini

• (Hoax Atau Fakta) Rokok Elektrik Adalah Alternatif Untuk Berhenti Merokok, Ini Faktanya

• Keheranan Anak Hakim Jamaluddin, Kok Bisa Terpikirkan Sama Bunda Untuk Membunuh Ayah

Pemberdayaan Suku Anak Dalam bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau lembaga. Dibutuhkan sinergitas berbagai pihak.

Antropolog Universitas Diponegoro, Adi Prasetijo, memaparkan hasil penelitiannya tentang cara hidup SAD di wilayah WCA. Kehidupan SAD berbeda dengan masyarakan kebanyakan.

Mas Tijo, panggilan akrabnya, menuturkan berdasarkan penelitian PT RBI,
80 persen warga SAD di wilayah itu tidak lagi hidup di hutan, melainkan dengan kebun karet dan sawit.

Tijo memberi contoh kehidupan tiga kelompok di sana. Semisal Bujang Kabut yang saat ini memiliki rumah, tapi masih memakai cara hidup Orang Rimba.

Dalam pandangan antropologi, Tijo juga memaparkan bahwa cara berpikir SAD yang kini hidup di wilayah itu tidak sepenuhnya hilang, namun mengalami perubahan. Semisal melangun, tidur.

"SAD ini punya kebun juga, tapi yang mengelola kelompok atau orang lain. Di sisi lain, tradisi masih dilakukan tapi dengan variasi-variasi," tuturnya.

Selain Adi Prasetijo, diskusi ini menghadirkan narasumber dari KKI WARSI Robert Aritonang, Public Affairs GM PT Royal Lestari Utama (RLU) Arifadi Budiarjo, serta Azhari dari Disdukcapil Provinsi Jambi.

Kabid Komunitas Adat Terpencil Dinsosdukcapil Provinsi Jambi, Azhari, mengungkapkan koordinasi pemberdayaan masih terkendala birokrasi.

"Bahkan untuk pemberian bantuan sosial pun kami harus menggandeng instansi lain seperti dinkes, disdik, hingga kemenag atau KUA. Belum lagi di tingkat koordinasi, kami yang hanya kabid diharuskan berkoordinasi dengan tim di kabupaten yang diketuai sekda di pemkab. Tentu ini menjadi kesulitan tersendiri," tuturnya.

Meski begitu, pemerintah tetap menjalankan program pemberdayaan SAD sesuai tupoksinya. "Termasuk penerbitan KTP elektrobnik yang sudah kami lakukan bersama PT LAJ akhir tahun 2019," katanya.

Ia pun menyambut baik inisiatif PT LAJ dan PT WanaMukti Wisesa yang membantu pembuatan e-KTP untuk orang rimba yang berada di wilayah konsesi lahan produksinya.

Sementara itu, Public Affairs PT Royal Lestari Utama ( RLU), Arifadi Budiarjo, mengatakan sudah lama perusahaan concern dengan SAD.

Ari memaparkan ada lima kelompok Orang Rimba berada di wilayah konsesi perusahaannya. "Dari kelompok Tumenggung Hasan, Tumenggung Bujang Kabut, dan kelompok Buyung," tuturnya.

PT RLU menggandeng Orang Rimba di wilayahnya untuk dibina. "Selain membantu menerbitkan KTP elektroni, juga rutin memeriksa kesehatan mereka. Termasuk pembinaan budi daya," tutur Arifadi Budiharjo.

Meski program berjalan, masih ada kendalà dalam pelaksanaan. Pihaknya terus memberikan program itu. "Ini semua kami lakukan untuk mengikis kerentanan warga SAD. Sebab kita tahu bahwa mereka saat ini masuk di masa transisi. Dari masa murni nomaden dan kini mereka mau tak mau harus berhadapan dengan peradaban atau kelompok lain," bebernya.

Perusahaan juga membantu memberi bekal dan persiapan untuk SAD. Seperti identitas resmi. Ini penting agar mereka juga bisa mengakses fasilitas yang disiapkan pemerintah.

"Maka dari itu kami mengajak para stakeholder untuk bisa bersama-sama mempersiapkan Orang Rimba agar bisa mendapat ases kesehatan, pendidikan dan sebagainya," katanya.

Sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan perusahaan merupakan salah satu solusi yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pemberdayaan Suku Anak Dalam atau Orang Rimba.

Satu di antara tantangan utama pengelolaan kawasan Hutan Tanaman Industri secara lestari adalah laju perambahan yang masif dan menciptakan potensi konflik yang kompleks. Hal ini berdampak pada kondisi Orang Rimba berada dalam kondisi rentan.

Selaku pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Royal Lestari Utama (RLU) sebagai induk dari PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WMW) sudah merespons situasi itu dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan tim resolusi konflik yang bersifat multipihak.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2018 dibentuklah Tim Resolusi Konflik (TRK) LAJ dan WMW oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Kelompok kerja (Pokja) Suku Anak Dalam, sebagai bagian dari TRK, berkolaborasi dengan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan berbagai upaya pemberdayaan seperti seperti pelayanan kesehatan rutin, program pendidikan, pemberian bantuan pangan, pembuatan e- KTP dan melakukan rintisan program pertanian untuk ketahanan pangan mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Program-program tersebut bertujuan mendampingi Orang Rimba yang saat ini dalam proses transisi dari pola hidup yang bergantung pada hutan agar bisa memiliki pola penghidupan yang berkelanjutan. (Nurlailis/Tribunjambi.com)

• Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk Lulusan D3 s/d S1, Registrasi 18-26 Januari 2020

• Lowongan Kerja BUMN PT KAI di 8 Posisi, untuk Lulusan SMA dan SMK, Besok Daftar Terakhir