VIDEO: Pemprov DKI Anggarkan Rp4 Miliar untuk Toa, PSI: Berarti Ada Kegagalan

"Tapi kalau misalnya banjir, itu sesuatu yang bisa dicegah."

Anthony kemudian menyindir apakah pihak Pemprov Jakarta sudah menganggarkan untuk tindakan pencegahan banjir.

"Masalahnya kita lihat ada prioritas penganggaran enggak dari Pemprov untuk ini? Ada enggak yang sudah dikerjakan selama dua tahun ini?" sindirnya.

Anthony menegaskan harusnya anggaran Rp 4 miliar itu lebih diutamakan untuk pencegahan hingga tuntas.

"Jadi maksudnya Rp 4 miliar itu harusnya bukan buat toa?" tanya pembawa acara Riko Anggara.

"Saya enggak mau terjebak dalam isu seakan-akan masalah pencegahannya itu sudah beres lalu kita masuk ke masalah peringatan dini," jawab Anthony.

"Pencegahannya dulu dong diselesaikan. Peringatan dini itu menunjukkan bahwa ada pencegahan, yang seakan-akan belum selesai kok sudah main ngomongin peringatan dini," paparnya.

Anies Baswedan Perintahkan Kelurahan

Diketahui, Anies Baswedan sempat memerintahkan pihak kelurahan untuk memberikan peringatan dini bencana dengan pengeras suara toa dan sirine.

Dikutip dari Kompas.com, hal ini merupakan hasil dari evaluasi prosedur peringatan dini yang selama ini berlaku di Jakarta.

Menurut Anies Baswedan, diperlukan adanya sistem peringatan yang bersifat langsung kepada warga.

"Salah satu hal yang akan diterapkan baru, bila ada kabar (akan banjir), maka pemberitahuannya akan langsung ke warga," ujar Anies Baswdan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/1/2020).

Anies Baswedan berharap pihak kelurahan bisa langsung terjun ke lapangan untuk memperingatkan warga.

"Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine," usul Anies Baswedan.

Dalam pidatonya itu, Anies Baswedan menganggap peringatan dini melalui ponsel tidak efektif. Apalagi banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2019 terjadi pada malam hari.