Puluhan Honorer K2 se Provinsi Jambi Datangi DPRD, Ini Permintaan Mereka ke Dewan

"Kalau kewenangan untuk Provinsi Jambi guru SMA, SMK dan SLB, kita akan dorong melalui kewenangan anggaran Provinsi 2021," sebutnya.

Sedangkan di daerah dia menyebut harus ada SK Bupati dan Walikota untuk perjuangkan dari daerah.

SK ini perlu karena terkadang Kepala Sekolah dan Dinas terkait sembarangan saja angkat tenaga honorer.

"Jika ada komitmen seperti itu oasti kita perjuangkan kita dorong agar bagus, termasuk Presiden pasti akan melihat," terangnya.

Pihaknya juga menyebut akan memanggil Dinas Provinsi terkait seperti Dinas Pendidikan dan BKD untuk membahas hal ini secara serius.

"Regulasi akan kita pelajari sama-sama, hampir sama cpns dan PPPK tapi hanya dapat gaji pokok, tapi mereka mendorongnya untuk jadi PNS bukan PPPK," tandasnya.

Puluhan Honorer K2 se Provinsi Jambi Datangi DPRD, Ini Tuntutan Mereka (Tribunjambi.com/Zulkifli)