Abraham Samad Sebut Kegagalan KPK Geledah Kantor PDI P Buah Revisi UU, "KPK Dulu Tinggal Sejarah"

Abraham Samad sebut adanya polemik terkait penggeledahan di Kantor PDI-P ini merupakan hasil dari revisi undang-undang KPK.

Abraham Samad Sebut Kegagalan KPK Geledah Kantor PDI P Buah Revisi UU,
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
Abraham Samad. Abraham Samad Sebut Kegagalan KPK Geledah Kantor PDI P Buah Revisi UU, "KPK Dulu Tinggal Sejarah" 

Abraham Samad Sebut Kegagalan KPK Geledah Kantor PDI P Buah Revisi UU, "Kini Tinggal Sejarah"

TRIBUNJAMBI.COM-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad turut menyoroti gagalnya lembaga antirasuah menggeledah kantor DPP PDI-P.

Penggeledahan ini terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020 yang menyeret nama Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Politisi PDIP, Harun Masiku.

Abraham sebut, polemik gagal geledah ini merupakan hasil  implementasi dari undang-undang (UU) No 19 tahun 2019.

Bahkan ia menyebut buah dari UU tersebut telah mengakhiri hidup KPK.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program 'Mata Najwa' yang dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (16/1/2020).

Mulanya mantan komisioner KPK ini menyebut penggeledahan di kantor partai politik merupakan hal yang biasa dilakukan di KPK.

Cuek Unggah Foto Seksi, Tampilan Wajah BCL Tanpa Makeup Justru Curi Perhatian, Netizen: Cakep Bgt!

Lewat Jalur Ilegal, 87 TKW Asal NTB Gagal Dibekarangkatkan ke Timur Tengah, Begini Nasib Mereka?

Tak Hanya Nyeri di Tengkuk, Ini Gejala Kolesterol Tinggi!

“Saya ingin katakan begini, di masa lalu kami menggeledah PKS, kemudian Demokrat, dan PPP waktu Suryadarma Ali (menjabat Ketua Umum),” ujar Abraham Samad.

“Ini hal yang biasa-biasa saja, seperti kantor-kantor yang lain,” imbuhnya.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam acara Mata Najwa
Mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam acara Mata Najwa (Youtube Mata Najwa Trans7)

Sehingga ia berpendapat adanya polemik terkait penggeledahan di Kantor PDI-P  ini merupakan hasil dari revisi undang-undang KPK.

Halaman
1234
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved