Laut Natuna
Begini Reaksi Presiden Jokowi Soal Keberadaan China di Laut Natuna : Tak Ada Tawar Menawar
Pemerintah Indonesia sedang berupaya memberikan reaksi keras terhadap keberadaan China di Laut Natuna.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah Indonesia sedang berupaya memberikan reaksi keras terhadap keberadaan China di Laut Natuna.
Presiden Jokowi menyebut langkah Indonesia terhadap China di Laut Natuna sudah tepat.
"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/12/2019).
• Blak-blakan Teddy Bongkar Rahasia Lina Usai Wafat, Ungkap Perlakuan Sule Semasa Jadi Suami Lina
Hal ini diungkap Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Hadir seluruh menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.
Meski membahas RPJMN, namun dalam sambutannya Jokowi turut menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.
• Cerita Ahok BTP Beri Nama Anak Yosafat, Suami Puput Mengenang Musuh yang Berhasil Mengalahkannya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD bersikap tegas terhadap masuknya kapal asing asal China ke wilayah perairan Natuna.
Mahfud menyampaikan, tidak ada negosiasi atas kasus tersebut. Sebab menurut dia, perairan Natuna yang ada di Kepulauan Riau mutlak merupakan wilayah Indonesia.
"Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).
Menurut Mahfud, perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.
Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.
• Kembang Desa Disekap Ibu Kandungnya Selama 10 Tahun, Warga Geger saat Lihat Kondisi Saat Ditemukan
"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Tidak ada itu. Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," ucapnya.
Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, diskusi bukan menjadi solusi tepat terkait polemik batas wilayah di perairan Natuna
"Juru bicara Kementerian Luar Negeri China pun menyampaikan bahwa China hendak menyelesaikan perselisihan ini secara bilateral. Rencana China tersebut harus ditolak oleh Pemerintah Indonesia karena empat alasan," ucap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2020).
