Klaim China Atas Perairan Natuna, Operasi Siaga Tempur Diarahkan ke Natuna Utara Mulai 2020

Pemerintah Indonesia menegaskan tak mengakui klaim China atas hak historis terhadap perairan Natuna. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kap

Klaim China Atas Perairan Natuna, Operasi Siaga Tempur Diarahkan ke Natuna Utara Mulai 2020
Istimewa
Foto Ilustrasi: Setelah upacara, Korem 042/Gapu menggelar pawai karnaval keliling Kota Jambi menggunakan alat utama sistem pertempuran (Alustsista). 

TRIBUNJAMBI.COM- Pemerintah Indonesia menegaskan tak mengakui klaim China atas hak historis terhadap perairan Natuna. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kapal-kapal China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna jelas melanggar batas wilayah.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meminta China mematuhi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982, yang menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2019).

Janda Cantik Naik Pelampung Bebek saat Banjir Jakarta, Pakai Kaus Putih Celana Pendek Jadi Viral

Mantan Istri Sule Meninggal Dunia, Ayah Rizky Febian: Saya Pikir Allah Sayang Sama Dia

Minta Prabowo Tegas Terhadap Pemerintah China, Politisi PKS : Kalau Lembek Semakin Direndahkan

Senada dengan Retno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum China tidak memiliki hak mengklaim perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Mahfud menjelaskan, putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Selain itu, ia menyinggung sengketa Laut China Selatan yang pernah terjadi antara China dan Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Dalam sengketa itu, diputuskan dalam South China Sea Tribunal 2016 menyatakan bahwa China tak memiliki hak atas Laut China Selatan.

Dengan demikian, menurut Mahfud, sudah sewajarnya China taat pada aturan hukum internasional tersebut.

4 Bahaya Kebiasaan Bangun Tidur Langsung Main HP, Segera Tinggalkan Kebiasaan Itu!

Baju Wisatawan Basah Kuyup namun Selamat, Kapal Wisata Tenggelam Pulau Bidadari Labuan Bajo

Mantan Pemain Real Madrid Luka Doncic Raih Suara Terbanyak Voting NBA All-Star 2020

"South China Sea Tribunal itu keputusannya China tidak punya hak atas itu semua sudah selesai," ucap dia.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sebelumnya sudah memanggil Dubes China terkait konflik Natuna dan melayangkan nota protes.

Halaman
123
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved