Beda Cara Ahok BTP dan Anies Baswedan Tangani Banjir di Jakarta, Benarkah Program Anies Gagal?
Banjir yang menerjang Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya mengundang pertanyaan terkait langkah pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemerintah
lihat foto
Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada 2016, Ahok memasukkan pembuatan embung dan waduk ini sebagai salah satu program pengendalian banjir.
"Kita (program) yang baru akan membuat banyak embung waduk. Kita sekarang sedang beli-beli tanah," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (29/11/2016) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Namun, Ahok akhirnya kalah di Pilkada 2017.
Pembuatan Sumur Resapan hingga Biopori
Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.
Hal itu disampaikan Ahok dalam LKPJnya pada 2014.
• BREAKING NEWS Pemprov Jambi Jambi Buka Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai 6 Januari 2020
• Mata Sule dan Rizky Febian Mendadak Jadi Sorotan, Ikut Masukan Jenazah Lina ke Liang Lahat
• Jadwal Sepak Bola Hari Ini, Ada Piala FA, Laga Manchester United vs Wolfes Live Streaming RCTI
• 4 Bahaya Kebiasaan Bangun Tidur Langsung Main HP, Segera Tinggalkan Kebiasaan Itu!
2. Pengendalian Banjir di Era Anies Baswedan
Menggantikan Ahok, Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 memiliki program pengendalian banjir yang berbeda dengan Ahok.
Berikut sejumlah program pengendalian banjir ala Anies:
Naturalisasi Sungai
Berbeda dengan Ahok yang memilih normalisasi sungai, Anies menjalankan program naturalisasi sungai.
Dengan program ini, Anies menyatakan tak ingin menggusur warga di bantaran sungai.
"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan (tahun) 2019, nanti kita sudah liat jadi hasilnya, akhir tahun ini Insya Allah sudah selesai," kata Anies, Kamis (2/5/2019) dikutip dari TribunJakarta.
Naturalisasi sungai merupakan konsep mengembalikan ekosistem sungai dan waduk hingga sesuai pada fungsi aslinya.
Hal ini dijelaskan Anies Baswedan berbeda dengan upaya normalisasi.
