Serapan Anggaran Pemprov Jambi Tak Capai Target, OPD Minta Perpanjangan Waktu Proyek

Serapan Anggaran Pemprov Jambi 2019 tidak mencapai target. Sejumlah pekerjaan fisik OPD belum terselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran.

Serapan Anggaran Pemprov Jambi Tak Capai Target, OPD Minta Perpanjangan Waktu Proyek
Tribunjambi/Zulkifli
Plh Sekda Provinsi Jambi Sudirman, saat dikonfirmasi Tribunjambi.com, Kamis (2/1/2020) mengatakan serapan anggaran Pemprov Jambi tahu 2019 hanya mencapai 90 persen. 

Serapan Anggaran Pemprov Jambi Tak Capai Target, OPD Minta Perpanjangan Waktu Proyek

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Serapan Anggaran Pemprov Jambi 2019 tidak mencapai target. Sejumlah pekerjaan fisik OPD belum terselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran.

Plh Sekda Provinsi Jambi Sudirman, saat dikonfirmasi Tribunjambi.com, Kamis (2/1/2020) mengatakan serapan anggaran Pemprov Jambi tahu 2019 hanya mencapai 90 persen dari 95 persen yang ditargetkan.

"Realisasinya 90 persen pasti ada silpa. Tapi besok kita mau rapat evaluasi baru akan tergambarkan berapa silpanya," kata Sudirman.

Disebutkan Sekda, beberapa pekerjaan fisik yang tidak terselesaikan tahun 2019, ada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Gubernur, bahwa mereka bisa menambah waktu pekerjaan hingga 50 hari. Namun harus melalui kajian tim penilai, apakah pekerjaan tersebut layak diperpanjang atau tidak.

Setelah Bacok Sukardi Suseno, Sekuriti Serahkan Diri, Kapolsek Merlung: Kita Masih di TKP

Lowongan Kerja PT Astra Honda Motor, Cari Lulusan SMA D3 S1, Cek Syarat dan Link Daftar di Sini

VIDEO: Bandara Sultan Thaha Sambut Tahun 2020, Berikan Customer Happiness Program ke Pengunjung

Sebab, kata Plh Sekda, jika keterlambatan pekerjaan tersebut disebabkan kesalahan pihak kontraktor maka tidak akan diperpanjang. Namun jika keterlambatan disebabkan waktu penyelenggaraan yang terlalu singkat dan ada gangguan kondisi alam maka bisa ditambah waktu pekerjaan selama 50 hari.

"Itu Hanya saja pembayaran tidak dibayarkan di tahun ini (2019), namun pembayaranya di perubahan tahun 2020," sebutnya.

Meski ada penambahan waktu, dikatakan Sudirman pihak rekanan tetap akan dikenakan denda optimal sebanyak 1 Permil atau 1 per 1000 per hari dari nilai kontrak proyek.

Ditanya kegiatan apa saja yang tidak selesai di tahun 2019, diungkapkan Sudirman, baru ada tiga OPD yang melapor untuk meminta perpanjangan waktu pekerjaan 2019 yakni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemuda Olah Raga dan RSUD Raden Mattaher Jambi.

"Kalau proyeknya tanya langsung ke OPDnya, tapi laporanya sudah sampai ke kami untuk meminta perpanjangan," pungkas Sekda.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved