TOLAK Beri Tebusan, Prabowo & Mahfud MD Rancang Strategi Baru Bebaskan WNI dari Kelompok Abu Sayyaf
TRIBUNJAMBI.COM - Mahfud MD menegaskan pemerintah mengutamakan keselamatan satu orang warga negara Indonesia
lihat foto
Senada dengan itu, Burhanuddin mengatakan ia hanya berbincang dengan Mahfud dan Komisioner Komnas HAM. "Mengobrol saja," kata Burhanuddin.
Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judulPertemuan Prabowo dan Mahfud MD Soal WNI Disandera Abu Sayyaf, Permintaan Tebusan Tak Akan Dituruti
Kopassus dan Denjaka Pernah Diturunkan Buru MilitanAbu Sayyaf
Usai pertemuan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto danMenkopolhukam, Mahfud MD, disepakai pemerintah Indonesia tidak akan memberikan uang tebusan seperti yang diminta kelompok militan itu.
Sebelumnya, kelompok ini sering melakukan penyanderaan terhadap WNI, benarkah Prabowo bakal menurunkan pasukan khususnya.
Indonesia sudah sering berurusan dengan perompakAbu Sayyaf ini.
70 Orang Saksi Bakal Dihadirkan Pada Kasus Dugaan Korupsi Bimbingan Teknis DPRD Kota Jambi
Sekda Provinsi Jambi: Pelantikan Pejabat Sesuai Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja OPD
Pasukan Elite Pengawal Presiden Ini Tiba-tiba Dibubarkan: Para Petingginya Ditangkap
Rahima Dilantik Jadi Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Fachrori: Tingkatkan Kontribusi Untuk Jambi TUNTAS
Nah, untuk meladeni kejahatan peraian perompak asing, ternyata dua pasukan elit dari TNI pernah mengurusi perompak asal Filipina, dari kelompok Abu Sayyaf.
Ya, kisah perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di beberapa wilayah yang dimasuki para musuh selalu menuai hail baik yang membanggakan negara.
Seperti kisah pasukan khusus TNI AL dan AD saat menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disekap oleh perompak di perairan Indonesia dan negara tetangga.
Pasukan Khusus TNI siap dikerahkan untuk membantu membebaskan 10 WNI yang disandera oleh perompak kelompok Abu Sayyaf yang bermarkas di Filipina.
"Kami siapkan saja personelnya. Setiap waktu diminta kami sudah siap," kata Kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ia mengaku belum ada perintah agar Kopassus melakukan operasi pembebasan sandera karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Itu kan kewenangan pemerintah. Kalau ada peristiwa seperti itu, memang biasanya sudah ditunjuk orang-orangnya. Kami pun bersiap," kata Joko.
Tak hanya Kopassus, melainkan TNI Angkatan Laut mengaku siap diterjunkan manakala diminta untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan bisa dilakukan.
