KPK Ingatkan Soal Jual Beli Jabatan dan Aset, Score Sarolangun Masih di Bawah 50

Momen ini merupakan pencegahan korupsi yang terintegrasi, program ini dilakukan ke seluruh Pemda se Indonesia, tapi kami juga mengingatkan karena program di pencegahan ini berada di unit koordinasi wilayah yang membawahi pencegahan dan penindakan.

“Kita mendorong dalam pencegahan korupsi, sebaliknya kita melihat ada kejadian korupsi, maka kita bisa koordinasi di bagian kita pada penindakan, makanya kita selalu mengingatkan walaupun pencegahan, tapi kalau ada potensi korupsi, KPK juga bisa melakukan penindakan dengan koordinasi kepolisian dan kejaksaan,”tuturnya.

Aida Ratna Zulaiha menyampaikan harapan, bahwa program ini dinilai, supaya gampang mengevaluasi dengan sisi score di Sarolangun masih berada di bawah 50 pada triwulan III.

Menurutnya, jika melihat dari yang dilaporkan, pihaknya masih optimis untuk naik lebih dari 60.

"Jadi kita berharap akhir tahun terjadi progres yang baik, karena ada beberapa yang belum terpenuhi, namun sudah mulai dipenuhi sekarang. Ini bisa kita bandingkan dengan daerah lain, sisi lain kita bisa ikut berkompetisi dalam pencegahan korupsi,” jelasnya.

Aida juga menyinggung peran DPRD, pihaknya berharap DPRD sinkron dengan program yang sudah dilakukan Pemda.

“Kami juga berharap adanya sinergitas program antara DPRD dengan Pemda,”tandasnya.

Sementara itu Bupati Sarolangun Cek Endra berterimakasih sudah diingatkan KPK agar apa yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi di pemerintahannya.

"Tadi sudah ada anjuran ataupun himbauan dari korsupgah KPK, bahwa Jambi tahun 2020 ini tahun politik sehingga diindikasi terjadi gratifikasi dan suap. Nah itulah yang menjadi perhatian kita. Saya terima kasih telah diingatkan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu," kata Cek Endra.

KPK Ingatkan Soal Jual Beli Jabatan dan Aset, Score Sarolangun Masih di Bawah 50 (Tribunjambi.com/Wahyu Herliyanto)