Korupsi Dana Desa Napal Sisik, Mahfud Ungkap Prilaku Kades

Mafmhfud selaku pendamping Desa Napal Sisik, Kabupaten Batanghari, bersaksi di persidangan kasus korupsi dana desa Napal Sisik, pada Kamis (28/11).

Korupsi Dana Desa Napal Sisik,  Mahfud Ungkap Prilaku Kades
Tribunjambi/Jaka HB
Mafmhfud selaku pendamping Desa Napal Sisik Batanghari, bersaksi di persidangan kasus korupsi dana desa, pada Kamis (28/11). 

Korupsi Dana Desa Napal Sisik, Saksi Tunjukkan Prilaku Kades

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dari dana yang didapatkan untuk pembangunan, tidak semuanya terpakai. Hal ini terungkap dari kesaksian Mahfud selaku pendamping Desa Napal Sisik, Kabupaten Batanghari, pada Kamis (28/11).

"Di tahun 2018 ada beberapa unit pembuatan perahu, 2 unit perahu belum selesai, dan belum bisa digunakan. Jadi cuma digunakan sebesar Rp 95 juta dari dana yang ada Rp 200 juta lebih," kata saksi Mahfud.

Sargawi, Pjs Kades Napal Sisik, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Bambang Heri Jasmani, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Kamis (28/11).

Pemkab Kerinci Rehab Puluhan Sekolah, Adirozal Ingin Pendidikan Berkualitas

Terlibat Korupsi Dana Desa, Mantan Sekcam Maro Sebo Ulu Digiring ke Lapas Muara Bulian

Ribuan Pelamar Berebut 173 Formasi CPNS di Tanjab Barat, Peluang 0.03 Persen

Sekda Bungo Bantah Rotasi Jabatan Jajaran Pemkab Bungo Politis

Keduanya diduga terlibat dugaan korupsi penggunaan dana desa. Saksi yang dihadirkan JPU untuk mengungkap kecurangan yang diduga dilakukan kedua terdakwa.

Jaksa penuntut umum menghadirkan seorang pendamping desa sebagai saksi di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Srituti Wulansari. Dalam sidang, saksi mengungkapkan adanya pembuatan perahu yang tidak sesuai perencanaan.

Sementara saksi lainnya yang dihadirkan adalah Endra Wijaya, selaku penyedia barang, untuk pembangunan gedung serba guna. Dipersidangan, ia mengakui bahwa yang menyediakan material berupa batu bata, kerikil, tanah timbunan, dan bahan lainnya.

"Pada pembelian batu bata, awalnya Bambang memberikan uang Rp 10 juta ke saya. Namun ternyata batu yang dibeli kelebihan, dan pak Bambang meminta kelebihan uang dan saya kembalikan sekitar Rp 4,7 juta," ungkap saksi.

Namun kesaksian Endra Wijaya, dibantah terdakwa Bambang Heri. Menurutnya, ia tak pernah memesan material kepada saksi.

"Tidak benar yang mulia. Saya tidak pernah memesan kepada saksi. Saya juga tidak pernah menerima uang kembalian sejumlah Rp 5 jutaan itu," kata terdakwa Bambang.

Menurut jaksa, keduanya telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan, dalam pengelolahan dana desa tahun 2018. Yakni pada kegiatan pembangunan gedung serba guna, dan kegiatan pengadaan sarana, prasarana olahraga.

Dari hasil penyelidikan tim Tipikor Polres Batanghari, ditemukan penyimpangan uang yang bersumber dari APBN pada kegiatan yang dilaksanakan April-Desember 2018.

Dalam pelaksanaan terdapat kesalahan dalam pengelolah pencairan, lalu ditemukan administrasi fiktif dan telah terjadi kelebihan pembayaran yang membuat kerugian negara hingga mencapai Rp 154 juta.(Jaka HB)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved