Berita Kriminal Jambi

Dugaan Korupsi Revitalisasi Asrama Haji, Eksepsi Terdakwa Kakanwil Kemenag Jambi, Singgung TP4D

Dugaan Korupsi Revitalisasi Asrama Haji, Eksepsi Terdakwa Kakanwil Kemenag Jambi, Singgung TP4D

Dugaan Korupsi Revitalisasi Asrama Haji, Eksepsi Terdakwa Kakanwil Kemenag Jambi, Singgung TP4D
Tribunjambi/Jaka HB
Tiga terdakwa perkara korupsi revitalisasi asrama haji, Tahir Rahman, Johan dan Mulyadi ajukan eksepsi, pada Selasa (12/11/2019) lalu. 

Dugaan Korupsi Revitalisasi Asrama Haji, Eksepsi Terdakwa Kakanwil Kemenag Jambi, Singgung TP4D

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rabu (20/11/2019) di persidangan yang di ketuai oleh Majelis Hakim Erika Sari Ginting, membacakan keberatan atas dakwaan yang di bacakan oleh penasehat hukum terdakwa, Fikri Riza.

Penasehat hukum terdakwa menilai, jika dakwaan jaksa tidak jelas alias kabur. Menurutnya, dakwaan tidak berisi identitas terdakwa secara rinci serta tidak menjelaskan tempat kejadian perkara.

“Dakwaan jaksa penuntut umum, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peran terdakwa M Thahir Rahman, sebagai Kakanwil Kemenag Jambi dalam unsur merugikan negara, serta jaksa juga ragu-ragu dalam penyusunan dakwaan. Dimana dakwaan harus sesuai dengan tidak pidana yang dibuat terdakwa,” sebut Fikri Riza, di hadapan majelis Hakim.

Negara Rugi Rp11,7 Miliar, Tiga Terdakwa Korupsi Revitalisasi Asrama Haji Jambi Ajukan Eksepsi

Revitalisasi Asrama Haji Jambi, Korupsi Berjemaah dan Terencana

Hendri Atan Pimpin DPW Perindo Jambi

KISAH Pilu Mantan Bintang Film Dewasa Jepang Diancam Dibunuh Kekasihnya hingga Dihapus dari Keluarga

Penasehat hukum menilai pasal dalam dakwaan tidak jelas dan mengarah kepada pokok perkara. Sehingga merugikan salah satu pihak, karena tidak disebutkan ayat dan huruf apa dalam dakwaan tersebut.

“Penetapan pasal dakwaan tidak jelas, merugikan terdakwa seperti direkayasa tanpa dasar hukum yang kuat, serta mengabaikan pasal 134 aya 3 KUHP yang berbunyi jika surat dakwaan yang tidak lengkap batal dimata hukum,” tegasnya.

Fikri Riza menambahkan, dalam perkara ini penyidik tidak melibatkan tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang jelas sudah mengawal pembangunan revalitalisasi asrma haji yang mengunakan dana APBN.

“Membuktikan bahwa penyelidikan perkara ini telah melanggar hukum, oleh karena itu, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasdarkan penyelidikan yang melanggar hukum,maka dari itu, dakwaan juga telah melanggar hukum, oleh kerena itu, surat dakwaan dianggap batal,” tambahnya.

Atas bukti bukti yang ditemukan oleh tim penasehat hukum, maka majelis hakim diminta untuk membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. Melepaskan terdakwa dari tahan serta mengembalikan berkas perkara Ke Kejati Jambi karena sudah melawan hukum yang berlaku.

Atas eksepsi yang telah dibacakan oleh penasehat hukum, Majelis hakim melakukan skor persidangan dan akan di lanjutkan Senin pekan depan, dengan agenda mendengarkan Jawaban dari JPU.

Dugaan Korupsi Revitalisasi Asrama Haji, Eksepsi Terdakwa Kakanwil Kemenag Jambi, Singgung TP4D (Jaka HB/Tribunjambi.com)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved