Ahok BTP dan Chandra Hamzah Calon Bos BUMN, Erick Thohir Berbenah BUMN, Mulai Pertamina Bank Mandiri

Ahok BTP dan Chandra Hamzah Calon Bos BUMN, Erick Thohir Berbenah BUMN, Mulai Pertamina hingga Bank Mandiri

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah penuhi panggilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementrian BUMN pada Senin (18/11/2019).

Ketika ditanya terkait kesiapannya dalam menjabatan di BUMN, Chandra hanya menjawab dengan bercanda.

"Tidak usah pakai kalau-kalau lah," ujar Chandra dengan tertawa yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).

Chandra hanya mengatakan pertemuannya dengan Erick hanya membicarakan BUMN secara umum.

• Gedung dan Alat Tak Memadai, Mulai 2020 Dishub Batanghari Tak Boleh Uji KIR Lagi

• 6 Kasus Gizi Buruk di 2019, Seorang Penderita di Merangin Meninggal

Tidak membahas terkait posisi maupun jabatan.

"Tebak - tebak buah manggis, tidak ada pembicaraan masalah posisi dan masalah jabatan," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (18/11/2019).

Ia menambahkan, pertemuannya dengan Menteri BUMN hanya seputar perkembangan BUMN.

"Kami hanya sharing terkait bagaimana BUMN, pengetahuan dan pengalaman saya seperti apa," imbuhnya.

Ditanya terkait kebutuhan BUMN terhadap figur luar seperti dirinya, ia hanya menegaskan pertemuannya hanya membahas terkait kinerja saja.

Chandra juga mengakui dalam pertemuannya dengan Erick tidak ada pembicaraan tentang Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN Arya Salingga membenarkan Chandra akan mengisi satu diantara posisi di BUMN.

"Ya beliau akan mengisi salah satu di BUMN," ujar Arya dikutip dari Tribunnews.com.

Arya juga menegaskan kalau Chandra akan di tempatkan di perusahaan BUMN sektor keuangan.

Terkait posisi Chandra sebagai Direkur atau Komisaris, Staf BUMN menyebut untuk menunggu informasi lebih lanjut.

"Posisinya di komisaris atau direktur, tunggu tanggal mainnya," ujar Arya.

Arya berharap Chandra dapat mendorong perusahaan BUMN untuk mendukung visi misi dari Presiden Jokowi.

• Innalillahi Habib Mustofa Al-Jufri Meninggal Dunia Saat Akan Isi Pengajian

• Pesan Tak Biasa Erick Thohir Untuk Para Bos BUMN: Tak Perlu Lobi-lobi untuk Mempertahankan Jabatan!

Namun Arya menyebut, untuk beberapa hari ini Erick Thohir akan memanggil beberapa tokoh untuk menduduki posisi di BUMN.

Sebelumnya, Erick telah memanggil Ahok BTP untuk membicarakan terkait posisi di BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Menteri BUMN ini mengaku membutuhkan beberapa figur pendobrak demi pembangunan BUMN yang lebih baik.

Ahok BTP dirasa menjadi satu diantara figur pendobrak tersebut.

Erick mengatakan kalau rekam jejak Ahok yang baik sudah tidak diragukan lagi.

Ahok juga merupakan sosok yang konsisten dalam melakukan pembangunan.

"Saya rasa beliau tokoh yang konsisten yang sudah jelas rekam jejaknya, bisa terus membangun," ujarnya.

Disisi lain Ahok juga tidak membantah terkait ajakan Erick untuk mengisi posisi di BUMN.

Ahok BTP mengatakan dirinya siap kalau itu untuk membantu Negara.

Profil Singkat

Chandra Marta Hamzah lahir di Jakarta, 25 Februari 1967 (52 tahun)

Ia adalah seorang pengacara, ahli hukum, dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada 23 Desember 2014, ia terpilih menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Pemilihan Chandra dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero), ia akan didampingi oleh dua komisaris lainnya, yakni Budiman (mantan KSAD) dan Hasan Bisri (mantan Wakil Ketua BPK)

Jabatan Komisaris Utama PT. PLN (Persero) setelah dia adalah Kuntoro Mangkusubroto.

Chandra merupakan sedikit dari ahli hukum yang memiliki empat lisesnsi sekaligus, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Pajak, Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat.

Pada tahun 2007 ia terpilih sebagai wakil ketua KPK Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data.

Pada tahun 2009, karena berani menindak korupsi di Kepolisian Republik Indonesia, Chandra dipidanakan bersama Bibid Samad Rianto.

Pada 5 Januari 2011, Chandra Hamzah dan M Jasin dinyatakan bebas.

Pada 28 Januari 2014, ia menarik perhatian publik karena menjadi pengacara Direktur Operasi Mapna Indonesia Mohamad Bahalwan yang tersandung kasus korupsi.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Endra Kurniawan)

Berbenah di BUMN

Staf Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menyatakan, ada lima perusahaan BUMN prioritas yang akan dibenahi pada tahap awal kepengurusan BUMN.

Lima perusahaan BUMN tersebut adalah Mandiri, BTN, PLN, Pertamina, dan Inalum.

Ia juga mengatakan Pertamina cukup menjadi perhatian dari Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Jadi tadi habis pertemuan dengan 25 dirut top BUMN. Beliau mengatakan hampir 75 persen pendapatan dari BUMN itu untuk negara hanya berasal dari beberapa BUMN."

"Jadi beliau pasti fokus ke perusahaan yang memang punya kapital besar dan berpengaruh pada bangsa. Perusahaan itu akan menjadi prioritas beliau," uajrnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Selasa (19/11/2019).

Arya mengatakan, ada beberapa yang memang akan bisa memperbaiki kinerjanya dan ada beberapa yang akan dibenahi direksi dan komisaris.

Ia membenarkan jika di BUMN akan ada beberapa pergantian direksi dan komisaris, tapi dilakukan secara bertahap.

"Kalau BUMN betul akan beberpa pergantian, kita akan evaluasi bertahap. Tapi kan nggak mungkin dalam tempo sebulan selesai. Jadi akan ada prioritas utama," ungkapnya.

Pertamina termasuk perusahaan besar di BUMN dan akan menjadi perusahaan prioritas.

"Kalau di Pertamina perombakannya terbatas, tapi diyakini akan memperbaiki kinerja Pertamina," kata Staf Khusus Menteri BUMN ini.

Dikabarkan melalui Kompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mulai merestrukturisasi para penjabat di Kementerian BUMN.

Langkahnya yakni dengan sapu bersih seluruh pejabat eselon I di Kementerian yang ia pimpin.

Arya Sinulingga menjelaskan tujuh pejabat eselon I Kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan pelat merah.

Saat ini 6 diantaranya sudah alih jabatan.

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Enam deputi dan satu sekretaris kementerian BUMN dianggap mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN.

BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

"Kinerja operasi, kinerja keuangan. Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun."

"Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan."

"Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," harapnya.

Sementara itu soal status Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruh eselon I itu, lanjut Arya, akan disesuaikan dengan surat keputusan.

"PNS boleh jadi direksi di BUMN. Status PNS itu sesuai administrasi saja. Yang pasti mereka di tempatkan di sana," jelasnya.

Dari 7 nama eselon I BUMN, hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi.

Sementara sisanya sudah rampung tinggal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ada tujuh nama deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN, di antaranya :

1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II.

2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2.

3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata.

4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian.

5. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog.

7. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia. (*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)