Lelang Tiga Jabatan Eselon II Tunggu Persetujuan Gubernur Jambi

Rencana lelang jabatan tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mendapat persetujuan Gubernur Jambi untuk dibuka.

Lelang Tiga Jabatan Eselon II Tunggu Persetujuan Gubernur Jambi
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Husairi 

Lelang Tiga Jabatan Eselon II Tunggu Persetujuan Gubernur Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rencana lelang jabatan tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mendapat persetujuan Gubernur Jambi untuk dibuka.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Husairi. Kata dia surat permohonan persetujuan yang dikirimkan melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi Sudirman belum mendapat jawaban dari Gubernur Jambi.

"Jadi kita mohon persetujuan schedule pak Gubernur agar lelang ini dibuka," sampainya Minggu (17/11).

Dia menyebut jika disetujui dalam minggu ini maka lelang jabatan tinggi pratama eselon IIA masih bisa terkejar pada tahun 2019 ini.

Tim Arung Jeram Jambi Borong 11 Medali di Kejuaraan Dunia

Rencana Pemkot Jambi Ajukan Pinjaman Rp400 Miliar, Fasha Surati Kejari Jambi dan KPK

Jumlah Siswa SD Terus Menurun, Dinas Pendidikan Tanjab Timur Wacanakan Regrouping

"Karena ini kan lelang jabatan batas kami internal saja, artinya pansel sudah terbentuk memakai pansel assesmen eselon IIA yang kemarin yang sudah terbentuk, jadi kita tinggal pelaksanaan jadwal, untuk nanti bisa langsung dibuka," katanya.

Dia menegaskan lelang jabatan bisa dilakukan hingga Desember ini mengingat anggaran dan jadwalnya dialokasikan tahun ini. "Terkejar lah karena tinggal SK Gubernur saja yang melantik juga pejabat terpilih nanti," sampainya.

Sebelumnya kemungkinan jabatan yang bisa dilelang tersebut hanya tiga, yakni Jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi.

Sementara jabatan Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Jambi yang juga dijabat PLT tidak bisa dilelang karena turun kelas. Jabatan Pimpinanya tidak lagi eselon IIa setelah terbitnya PP 72 tahun 2019.

"Mungkin yang dilelang 3 Jabatan itu saja, karena RSJ turun kelas pejabatnya menjadi eselon tiga (administrator), nantinya untuk RSJ Biro Organisasi yang akan mebneliti juga Kepala RSJ nya karena harus disesuaikan dengan pendidikannya juga, yang nantinya bisa ditunjuk langsung oelh Gubernur pejabatnya,” sampainya.

Jika tak bisa diselesaikan tahun ini Husairi mengakui bahwa anggaran akan menadi silpa. “ Memang harus diselesaikan tahun ini kalau tahun depan anggaran akan silpa atau kembali ke kas daerah,” tandasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved