Daerah Pelosok di Jambi Kekurangan Dokter Spesialis, Presiden Jokowi Bisa Lakukan Ini

Mahkamah Agung (MA) mencoret kebijakan presiden untuk menyebar para dokter spesialis hingga ke penjuru nusantara.

Daerah Pelosok di Jambi Kekurangan Dokter Spesialis, Presiden Jokowi Bisa Lakukan Ini
Shutterstock
Ilustrasi 

Daerah Pelosok di Jambi Kekurangan Dokter Spesialis, Presiden Jokowi Bisa Lakukan Ini

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Mahkamah Agung (MA) mencoret kebijakan presiden untuk menyebar para dokter spesialis hingga ke penjuru nusantara.

Keputusan MA mencoret kebijakan Jokowi itu seiring dengan diketoknya putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018. MA menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

MA beralasan wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Atas putusan MA itu, Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dr Elfi Yennie menanggapi hal ini. Menurutnya, presiden tetap bisa menyebar dokter spesialis hingga ke pelosok dengan Perpres tersebut.

Sabu 1 Kg Ditemukan di Belakang Masjid Agung Jambi, Tertutup Ikan Asin Dalam Sangkek Asoy

PAD Perkim Muarojambi Over, Kebijakan Pusat Jumlah Bangunan Perumahan akan Berkurang

Sedang Tidur-tiduran, Nenek 60 Tahun Tiba-tiba Dibacok, Dituduh Dukun Santet

"Presiden masih tetap bisa sebar dokter spesialis hingga ke pelosok. Hanya kali ini tanpa paksaan dari program wajib kerja," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (4/11).

Ia melanjutkan, sebelumnya pemerintah pusat mempunyai program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Dimana program itu mewajibkan semua lulusan dokter spesialis untuk ditugaskan ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke pelosok-pelosok.

"Dengan Perpres baru ini, dokter spesialis dapat memilih bertugas di daerah yang membutuhkan sesuai data yg disampaikan oleh Kemenkes," sebutnya.

Menurutnya pula, tergantung dari pemerintah daerah setempat berlomba-lomba untuk memenuhi standar pelayanan RSUD dan menyediakan fasilitas pendukung.

"Agar diminati oleh para dokter spesialis yang akan bertugas di daerah itu," katanya.

Elfi menyebutkan, tahun lalu di Kabupaten Batanghari sempat mendapat satu dokter spesialis anak. Yakni dr Sarah, SpA.

"Dia setahun tugas WKDS di sini dan baru selesai di pertengahan tahun ini. Dokter spesialis dari program WKDS ini sangat-sangat membantu. Ditambah kita memang kekurangan tenaga dokter," punykasnya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved