8 Pro Kontra Larangan Cadar & Celana Cingkrang, Ustaz YM: "Tidak Bhineka", Ormas: "Tidak Salah"
Larangan pemakaian cadar dan celana ngatung atau celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan yang dilakukan Menteri Agama Fahcrul Razi menuai
Penulis: Nani Rachmaini | Editor: Nani Rachmaini
lihat foto
8 Pro Kontra Kebijakan Menteri Agama, Mulai Ustaz Yusuf Mansur, Politisi, Muhammadiyah: Tidak Salah
TRIBUNJAMBI.COM-Larangan pemakaian cadar dan celana ngatung atau celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan yang dilakukan Menteri Agama Fahcrul Razi menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Mulai dari Ustaz, politisi, hingga pegawai negeri sipil (ASN) bersuara tentang wacana pelarangan tersebut.
Apa kata mereka tentang kebijakan Menteri Agama Rachrul Razi tentang pelarangan cadar?
1. Ustaz Yusuf Mansur.
Ustaz Yusuf Mansur berpendapat Indonesia tidak berlandaskan Bhineka Tunggal Ika seperti yang tertulis dalam Pancasila jika memaksakan kehendak seperti itu.
Hal tersebut disampaikan Ustaz Yusuf Mansur dalam siaran langsung instagramnya @yusufmansurnew; pada Jumat (1/11/2019) siang.
Menurut Yusuf Mansur, larangan penggunaan cadar maupun celana ngatung sangat sensitif dan menyinggung ideologi seseorang.
"Misalnya khusus soal cadar-niqab, celana cungkring ya dikhawatirkan dari sana terjadi radikalisme, terjadi bahaya, unsur keamanan dan lain-lain sebagainya, menurut saya tidak lah tepat ya. Ini kan juga sudah sama seperti mengeneralisir," ungkap Ustadz Yusuf Mansur.
"Kalau udah mengeneralisir, apa-apa aja itu jadi nggak bijak lagi, jadi nggak arif lagi," jelasnya.
Dia mengakui menyukai model celana ngatung, lantaran merupakan mode busana terkini yang populer bagi kaum milenial.
"Saya sendiri menyukai celana agak-agak ngatung dikit, agak cungkring dikit gitu, kan gaya-gaya sekarang gitu," ungkapnya.
Selain selera berpakaian, keputusan seorang muslimah mengenakan cadar ataupuun ikhwan menggunakan celana cungkring berkaitan dengan ideologi seseorang.
"Pokoknya kalau kita mengeneralisir itu nggak baik, saya juga masih belum yakin kalau itu kebijakan bakal diterapkan, karena kalau sudah begitu judulnya ya berarti indonesia itu tidak Bhineka Tunggal Ika," tegasnya.
2. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid
