UMP 2020

UMP Jambi Tahun 2020 Resmi Naik, Perusahaan Pelit Terancam Kena Sanksi Jika Tak Patuh

UMP Jambi tahun 2020 telah ditetapkan. Angkanya naik sebesar 8,51 persen atau sekitar Rp 206.272,97 dari UMP Jambi 2019.

UMP Jambi Tahun 2020 Resmi Naik, Perusahaan Pelit Terancam Kena Sanksi Jika Tak Patuh
Tribunjambi/Zulkifli
Kabid Pembinan Wasnaker dan Industrial Zulpan. 

UMP Jambi Tahun 2020 Resmi Naik, Perusahaan Pelit Terancam Kena Sanksi Jika Tak Patuh

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2020 telah ditetapkan. Angkanya naik sebesar 8,51 persen atau sekitar Rp 206.272,97 dari UMP Jambi 2019.

Berdasarkan SK Gubernur yang ditandatangani pertanggal 25 Oktober 2019 UMP Jambi ditetapkan sebesar 2.630.162,16. Keputusan ini mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2020.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Kabid Pembinan Wasnaker dan Industrial Zulpan menyebut, besaran angka UMP Jambi tahun 2020 ini diperoleh berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 21 Oktober 2019 lalu. Hasilnya, disepakati besaran UMP tahun 2020 lalu dan menyampaikan rekomendasi ke Gubernur Jambi.

"Alhamdulillah UMP Provinsi Jambi untuk tahun 2020 sudah ditetapkan, berdasarkan SK Gubernur. SK tersebut sesuai aturan harus diumunkan pertanggal 1 November hari ini," kata Zulvan.

Peringati Haornas, Cek Endra Bawa Piala Penghargaan Kota Layak Pemuda Keliling Sarolangun

H-14 Lagi, Persiapan Arena MTQ di Bungo Belum Rampung, Mashuri Tetap Bilang Optimis

Batu Material Dikabarkan Bercampur Emas, Warga Pematang Rahim Heboh Serbu Bahan Proyek Desa

Lanjut Zulpan, penetapan UMP Jambi tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Kementrian Ketenagakerjaan tentang penyampaian tentang data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

"Berdasarkan itu kita diminta melaksanakan rapat untuk merekomendasikan ke Gubernur terkait besaran UMP berdasarkan ketentuan tersebut. Jadi formulanya sudah ditentukan oleh Kementrian, jadi kita hanya rapat menyepakati lalu merekomendasikan ke Gubernur," jelas Zulpan.

Untuk langkah selanjutnya dikatakan Zulpan, pihaknya akan menyampaikan SK Gubernur Jambi tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Bupati Kabupaten Kota, untuk mensosialisasikan besaran UMP ini ke perusahan-perusahaan yang ada.

"Ini kan normatif, artinya wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Dan juga ada sanksi hukumnya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan," sebutnya.

Untuk sanksi sendiri, diungkapkan Zulpan telah diatur di dalam UU NO 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. "Sanksi bisa pencabutan izin perusahaan," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved