Twitter Larang Kampanye Politik di Platform Mereka, Ternyata Ini Alasan Sebenarnya!

TRIBUNJAMBI.COM - Twitter berencana melarang iklan politik dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan publik bebas dari kabar  hoax.

"Iklan internet sangat kuat dan sangat efektif bagi para pengiklan komersial, tetapi kekuatan itu juga membawa bahaya tersendiri bagi politik," kata pendiri Twitter Jack Dorsey dalam cuitannya.

Sementara itu media sosial lain Facebook baru-baru ini menolak pelarangan iklan politik. di platform mereka.

• Hutan Kota, Wisata Alam Murah di Tengah Kota Jambi

Manajer Kampanye Presiden Donald Trump, Brad Parscale menyatakan larangan itu "sekali lagi merupakan upaya kelompok kiri untuk membungkam Trump dan pihak konservatif".

Namun Bill Russo, juru bicara kampanye calon presiden Demokrat Joe Biden mengatakan, "Ketika dihadapkan pada pilihan antara uang dan integritas demokrasi kita, menyegarkan rasanya (mendengar kabar) bahwa uang tidak selalu menang."

• Menu Sop Kambing dan Sop Kaki Sapi Jadi Andalan Sop Jakarta AA yang Melegenda

Merespons langkah Twitter itu, pendiri Facebook Mark Zuckerberg membela kebijakan perusahannya.

"Dalam demokrasi, rasanya tidak benar jika perusahaan swasta menyensor politisi atau berita," katanya dalam sebuah jumpa pers.

Twitter akan memulai pelarangan ini 22 November, sementara rincian aturan itu akan diumumkan 15 November.

• Doyok Divonis 7 Bulan Penjara Gara-gara Togel Singapura

Bagaimana Twitter menjelaskan larangan ini?

Dorsey menjelaskan pandangannya dalam rangkaian cuitan.

https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952

Iklan politik di internet, katanya, "mengganggu diskursus kewargaan secara keseluruhan".

Gangguan ini termasuk: "optimalisasi pesan berdasarkan algoritma mesin", "penargetan-mikro, informasi sesat tanpa verifikasi, dan deep fakes (penempelan wajah ke video orang lain)".

Dorsey menulis, "Sangat tidak kredibel jika kita mengatakan: 'Kami bekerja keras untuk menghentikan orang agar tak lagi mempermainkan sistem politik kita dengan menyebarkan informasi sesat, tapiiii jika ada yang membayar kita untuk menyasar dan memaksa orang untuk melihat iklan politik.' Yah, mereka bisa bilang apa saja yang mereka mau!"

Dorsey juga membantah bahwa kebijakan ini akan menguntungkan mereka yang sedang menjabat.