Website Tak Update, Nurachmat Sebut Keterbukaan Infomasi Pemprov Jambi Rendah

Tingkat keterbukaan informasi publik di Lingkup Pemprov Jambi saat ini masih rendah.

Website Tak Update, Nurachmat Sebut Keterbukaan Infomasi Pemprov Jambi Rendah
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jambi Nurachmat Herlambang. 

Website Tak Update, Nurachmat Sebut Keterbukaan Infomasi Pemprov Jambi Rendah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tingkat keterbukaan informasi publik di Lingkup Pemprov Jambi saat ini masih rendah. Hal itu tampak dari tidak update dan minimnya informasi yang disajikan dalam website resmi Pemprov Jambi.

Pantaun Tribunjambi.com, dilaman resmi Pemprov Jambi www.jambiprov.go.id tampak data dan informasi yang disajikan tidak update. Seperti KUPAS dan RAPBD Tahun 2020 belum dipulish secara terbuka di website tersebut.

Bahkan beberapa data dan informasi di website tersebut masih data lama dan belum diupdate. Seperti nama-nama pejabat di Lingkup Pemprov Jambi maupun nama-nama anggota DPRD Provinsi Jambi.

Tidak update dan belum langkapnya informasi yang dipulish melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jambi maupun di bagian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Takut Dimarahi Istri Pria di Tebo Buat Cerita Perampokan Palsu, Endingnya Ditangkap Polisi

Waria Berlarian dari Pangkalan Gara-gara Lihat Satpol PP Razia, Malah Ketemu Pasangan Mesum

Belasan Fasilitas Kesehatan di Batanghari Tak Punya Dokumen Lingkungan, DLH Beberkan Alasannya

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jambi Nurachmat Herlambang mengatakan, temuan BPK itu terkait masih banyak dinas-dinas yang enggan menyampaikan kegiatanya secara rinci ke webside Pemprov mupun ke PPID.

Namun diakui, Nurachmat hingga saat ini belum ada disepakti mengenai daftar informasi-informasi yang boleh dipublish dan yang mana saja yang tidak bisa menjadi konsumsi publik.

"Itu yang belum ada kesepakatan saat ini. Jadi di November ini kita mengharapkan ada kejelasan. Seharusnya sekarang ini tidak boleh ragu-ragu lagi untuk menyampaikan informasi di Web," ujarnya.

Disebutkan Nurachmat, masih banyaknya kegiatan yang belum terpublish secara terbuka di website dan PPID menjadi salah satu temuan BPK. Dinas-dinas yang paling minim menyampaikan informasi itu biasanya OPD yang kegiatanya banyak, seperti PUPR dan dinas pendidikan.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik di semua OPD di lingkup Pemprov Jambi, disampaikan Nurachmat pihaknya akan mengundang rapat bersama semua OPD sekaligus mengundang komisi informasi sebagai penengah.

"Kita berharap mulai tahun ini semua OPD mulai aktif untuk menyampaikan RKA nya apalagi tahun inikan sudah ada PPID. Kita mau pertanyakan, apa alasanya tidak mau mempublish semua kegiatanya," sebutnya.

Bahkan, diungkapkan Nurachmat, keterbukaan informasi publik Provinsi Jambi masuk kategori rendah dibandingkan daerah lain. "Kalau dak salah kita diurutan 26. Termasuk daerah kurang informatif," sebutnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved