Belasan Fasilitas Kesehatan di Batanghari Tak Punya Dokumen Lingkungan, DLH Beberkan Alasannya

Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Kabupaten Batanghari, banyak yang belum memiliki dokumen lingkungan.

Belasan Fasilitas Kesehatan di Batanghari Tak Punya Dokumen Lingkungan, 11 Puskesmas Baru Ajukan ke DLH

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Kabupaten Batanghari, banyak yang belum memiliki dokumen lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari mencatat, ada 17 fasyankes sekelas Puskesmas dan 11 di antaranya telah mengajukan dokumen lingkungan sejak awal berdiri.

Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan (DLH) Kabupaten Batanghari, Mustofa Kamal. Ia menyebutkan 11 fasyankes yang telah mengajukan dokumen lingkungan, yakni Puskesmas Muara Bulian, Puskesmas Aro, Puskesmas Jembatan Mas, Puskesmas Selat, Puskesmas Muara Tembesi, Puskesmas Tidar Kuranji, Puskesmas Jangga Baru, Puskesmas Batin XXIV, Puskesmas Sungai Rengas, Puskesmas Mersam dan Puskesmas Penerokan.

"Sebanyak 11 fasyankes yang mengajukan dokumen lingkungan sampai sejauh ini dalam proses verifikasi ke lapangan," katanya, Kamis (31/10).

Desa Giriwinangun Tebo Jadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, E Ilyas Sampaikan Hal Penting

Dapat Jatah 3 Kursi di Kabinet Jokowi, Bagaimana Sikap NasDem? Tetap Koalisi atau Pilih Oposisi?

Bupati Romi Salah Sebut, HBA Gubernur Jambi, di Acara Pelantikan Pengurus PMI Tanjung Jabung Timur

Ia tidak bisa menyampaikan alasan kenapa fasyankes enggan membuat dokumen lingkungan. Pihaknya hanya sebatas menerima pengajuan dokumen lingkungan. Baik itu dari instansi teknis pemerintah maupun swasta.

"Undang-undang tentang lingkungan orang sudah tau semua itu. Mungkin kendalanya bisa saja masalah anggaran," ujarnya.

Mustofa menyakini 11 fasyankes yang mengajukan dokumen lingkungan dalam tahun 2019 bisa rampung. Fasyankes tanpa memiliki dokumen lingkungan bisa mendapat sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018.

"Kita telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap seluruh fasyankes yang melakukan kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan," ucapnya.

Untuk fasyankes yang ingin membuat dokumen lingkungan, pihaknya memberikan waktu lima hari bagi untuk menyerahkan kelengkapan pembuatan dokumen lingkungan. Setelah dilakukan pengecekan, berkas persyaratan akan dikembalikan lagi kepada pemohon.

"Selanjutnya kami lakukan verifikasi lagi. Kita akan memberikan teguran terlebih dahulu. Karena dianggap dokumen itu belum berjalan. Nanti namanya bukan UKL-UPL lagi, tapi DPLH (Dokumen Pengelolah Lingkungan Hidup)," katanya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved