Refly Harun Sayangkan Bila Mahfud MD Jadi Menteri Agama Atau Menkumham, Sebut Bagus di Jabatan Ini

Refly Harun Sayangkan Bila Mahfud MD Jadi Menteri Agama Atau Menkumham, Sebut Bagus di Jabatan Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Nama Mahfud MD disebut-sebut cocok menempati posisi menteri apa saja di pemerintaha Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang miliki sinyal kuat untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak cocok jabati posisi meteri ini.

Diketahui Mahfud MD mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menemui Jokowi guna membahas menteri Kabinet Kerja Jilid II, pada Senin (21/10/2019).

• Sudah Dipanggil ke Istana, Deretan Menteri Jokowi, Mahfud MD, Prabowo, Nadiem Makarim, Edhy Prabowo

• Ngaku Ditelepon Jokowi Tengah Malam, Mahfud MD Masuk Jajaran Kabinet? Ini Bocoran yang Ramai Beredar

• Dipanggil Jokowi Jadi Menteri, Mahfud MD Ungkap Keinginan Presiden Soal Pemberantasan Korupsi

Mahfud MD seusai dipanggil oleh Jokowi mengatakan diminta secara langsung untuk menjadi menteri, dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube tvOne News, Selasa (22/10/2019).

Menurutnya, kehadiran Mahfud MD bisa memberikan ketegasan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, hal itu tergantung di posisi mana Mahfud MD ditempatkan.

"Saya berharap sosok seperti Pak Mahfud MD, kuncinya ditempatkan di mana," ujar Refly Harun, Selasa (22/10/2019).

Ia lantas mengatakan jika Jokowi menunjuk Mahfud MD menjadi Jaksa Agung menurutnya itu hal yang bagus.

"Kenapa? Terlepas plus dan minusnya, sosok seperti Pak Mahfud ini kan sosok yang jauh lebih independen. Dan punya keberanian juga untuk menggebrak," katanya.

Akan tetapi akan menjadi masalah menurutnya jika Mahfud ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) atau Menteri Agama.

• Sudah 99,5 Persen, Persiapan MTQ Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo

• Bebby Fey Mau Menyapa Atta Halilintar Namun Urung Karena Takut Dibilang Pansos dan Sok Kenal

• Rp 68 Milyar Untuk Infrastruktur, Pemprov Tingkatkan Akses Jalan ke Pelabuhan Sabak & Ujung Jabung

• Gaji Kades di Muarojambi dan Perangkatnya akan Dinaikan Pada 2020, Ini Penjelasan Sekda Fadhil Arief

• Upacara di Lapangan Becek, Semangat Santri Ponpes Al Hidayah di Peringati Hari Santri Nasional

Hal ini karena keadaan pemerintah yang tengah mendapat kritik keras masyarakat dalam membenahi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi kalau dia ditempatkan di Menkumham apalagi Menteri Agama, maka terlihat betul kalau komitmen korupsi pemberantasan korupsi Pak Jokowi kurang kuat. Atau ada sosok lain yang mengendalikan," papar Refly Harun.

"Ya ini (kritik) kan untuk bangsa dan negara kita, tanpa bermaksud (berarti) kita tidak menyukai pemerintahan kita," sebutnya.

"Tapi yang harus kita ingatkan, misalnya tiga ini kan harus penting kalau kita bicarakanpilar anti korupsi, kepolisian, kejaksaan dan KPK."

Menurut Refly Harun pemerintah tengah banyak mendapat kritik soak pemilihan campim KPK hingga revisi undang-undang KPK.

Dan tak hanya itu, ada juga penilaian bahwa Jaksa Agung dan Polri dianggap gagal.