Reaksi Tak Biasa Gibran Ditarik Paksa Paspampres saat Mau Dampingi Jokowi Jelang Pelantikan Presiden

Bos Markobar itu meyakini dirinya masih memiliki kesempatan untuk mengikuti kontestasi pesta demokrasi lima tahunan melalui PDIP.

"Saya sudah daftar PDIP. Saya kan juga tidak pernah sekalipun, di mana pun, pada siapa pun bilang kalau saya akan maju independen," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/10/2019).

Gibran mengaku telah menerima kartu tanda anggota (KTA) dari PDIP. Dengan demikian, dirinya akan tetap maju di Pilkada Solo melalui PDIP.

"Saya itu sudah dapat KTA PDI-P, sudah menjadi kader PDIP, ya majunya lewat PDIP," ujar suami Selvi Ananda tersebut.

Gibran juga mengatakan telah melakukan konsultasi politik dengan beberapa senior PDIP di Jakarta terkait keinginannya maju di Pilkada Solo.

Dari hasil konsultasi itu dirinya masih mempunyai kesempatan untuk mendaftar melalui DPD atau DPP PDIP.

"Jadi, sudah jelas ya saya tidak akan maju lewat independen. Saya akan berjuang untuk tetap maju lewat PDIP," tegas Gibran.

Gibran diketahui telah mendaftarkan diri sebagai anggota PDIP Kota Surakarta.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah Gibran untuk ikut maju di Pilkada Solo 2020.

Akan tetapi, dari hasil penjaringan tertutup yang dilakukan PDIP Kota Surakarta muncul nama Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.

Keduanya diusung sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung di Pilkada Solo.

Surat penugasan PDIP Kota Surakarta untuk Purnomo dan Teguh telah dikirim ke DPP dan DPD PDIP untuk mendapatkan rekomendasi.

Sehingga peluang Gibran maju dari PDIP Kota Surakarta sudah tertutup.

Peluang Gibran untuk maju menjadi calon wali kota adalah melalui jalur independen.

Sebagai konsekuensinya Gibran dicoret dari keanggotaan PDIP Kota Surakarta.

"Mas Gibran sudah menyatakan masuk menjadi keluarga besar PDIP. Dan, akan taat dan patuh kepada keputusan partai."

"Kalau mau maju independen berarti tidak menghargai statement-nya diri sendiri," ungkap Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo.

"Kalau mau lewat independen boleh-boleh saja. Itu hak asasi manusia untuk ikut pesta demokrasi."

"Kalau sudah di luar PDIP kan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai. Tidak usah dicabut, langsung dicoret," beber dia.

(Tribun Medan/Tribun Solo)