Jokowi Pastikan Tolak Terbitkan Perppu KPK? Reaksi Tak Biasa Ketua Komnas HAM: 'KPK Perlu Refleksi!'

“Setelah 17 tahun berjalan KPK perlu refleksi dan dievaluasi, kalahnya di 5 kali pra peradilan dan kasasi MA menunjukkan ada mekanisme yang tidak kuat di KPK. Kalah di praperadilan menunjukan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di KPK,” ujar Noor.

Mekanisme pengawasan lanjut Noor justru bisa megurangi kemungkinan kekalahan tersebut bisa terjadi.

Karena ada pengawasan yang kuat sehingga prosedural dalam penyidikan dapat dijalankan sesuai aturan sehingga cukup kuat apabila harus menghadapi pra peradilan.

“Pengawasan yang dilakukan terkait dengan penyadapan juga semakin memperkuat KPK untuk dapat melakukan penyadapan dengan mendukung prinsip-prinsip penegakan HAM. Penyadapan dilakukan untuk memperkuat tambahan alat bukti bukan mencari alat bukti. Posisinya jangan sampai terbalik,” ujar Noor.

Penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, tetapi apabila dilakukan berdasarkan UU dan untuk kebutuhan tertentu maka bisa dilakukan.

Dalam hal ini, UU KPK tetap memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan.

Namun menurut Noor Laila hal tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang berdasar prinsip demokrasi agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

“Hasil penyadapan yang berada di luar konteks penyidikan tidak boleh dikeluarkan dan tidak perlu melakukan demoralisasi tersangka cukup hanya pada kasusnya. Selain itu membuka hasil penyadapan harus dilakukan di persidangan dan bukan oleh Jubir,” ujar Noor.

Lebih lanjut Noor Laila juga mendukung terkait dengan wacana menjadikan karyawan KPK menjadi ASN.

Hal tersebut menurutnya adalah hal yang wajar dan tidak akan mengurangi hak karyawan yang selama ini.

“Di Komnas HAM sebelum era saya pada tahun 2007 – 2012 adalah era ASN. Seluruh karyawan saat ini berubah menjadi ASN. Hal tersebut dampaknya berpengaruh utamanya pada loyalitas terhadap negara,” ujarnya.

Senada dengan proses yang terjadi di Komnas HAM, perubahan status karyawan menjadi ASN di KPK tidak akan memberikan pengaruh banyak.

Bahkan harapannya mendorong loyalitas karyawan kepada negara salah satu faktornya karena KPK dibiayai oleh APBN.

“Isu lainnya karena saat ini gaji karyawan KPK memang jauh lebih tinggi dibandingkan ASN. Hal tersebut tidak perlu dikawatirkan sebenarnya KPK bisa meminta kepada Menkeu untuk membuat perlakukan khusus,” kata Noor Laila.

Noor Laila menjelaskan hal tersebut sangatlah memungkinkan karena KPK memang lembaga extraordinary yang diciptakan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi.