Sandiaga Uno dan Fadli Zon Jadi Menteri Jokowi? Partai Gerindra Dikabarkan Minta Jatah 3 Menteri

3. Daftar 33 menteri yang disodorkan

Sekira 20 hari lagi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, tepatnya 20 Oktober 2019.

Setelah pelantikan itu, pertanyaan menariknya siapa saja yang bakal menjadi menteri Jokowi-Ma'ruf Amin?

Sesuai hasil konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat yang digelar pada awal September 2019, sejumlah nama digadang-gadang bakal masuk kabinet.

Catatan Tribunjambi.com, beberapa waktu lalu sejumlah organisasi relawan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 mengajukan 33 nama masuk kabinet.

Kala itu, Ketua Panitia Konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat, Adi Kurniawan, mengatakan konvensi himpunan para relawan dimaksudkan sebagai wadah para tokoh yang dianggap layak dan punya kompetensi, untuk mengisi jabatan strategis kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Hasil sementara, konvensi ini diharapkan mampu melahirkan sosok menteri yang punya etos kerja demi kepentingan rakyat.

"Agar kelompok relawan tidak selalu menjadi penonton dalam penyusunan kabinet. Serta menjadi fasilitator supaya para tokoh yang mempunyai kapasitas dan dedikasi tinggi, yang ingin serta siap menjadi pembantu Presiden," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Berikut ini daftar 33 nama yang diusulkan Konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat untuk masuk kabinet Jokowi-Maruf Amin:

Irma Suryani Chaniago: Menteri Ketenagakerjaan

Eva Kusuma Sundari: Menteri Koperasi dan UMKM

Suprapto: Menteri Perhubungan

Abdul Razak Wawo: Menteri Badan Usaha Milik Negara

Basuki Tjahaja Purnama: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Denny Ariel Prasetyo: Menteri Pemuda dan Olahraga

Moeldoko: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Sri Mulyani: Menteri Keuangan

Susi Pudjiastuti: Menteri Kelautan dan Perikanan

Luhut Binsar Panjaitan: Menteri Koordinator Maritim

Basuki Hadimuljono: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Siti Nurbaya Bakar: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mahfud MD: Menteri Hukum dan HAM

Yusril Ihza Mahendra: Menteri Sekretaris Negara

Nama lainnya yang diusulkan masuk kabinet Jokowi-Maruf Amin adalah:

Firman Jaya Daeli: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dato' Muhammad Zainul Arifin: Kepala BNP2TKI, Mutia Hatta, RR Erni Yuli Handayani, James Tangkudong, RM Muklas Arya Mangkurat, Silva Karyadi, Ary P Luffy, Adam, Nasrullah, Joni, Benny Aly Mangkujaya, Irwanur Latubual, Icuk Sugiharto, Arsul Sani, Dannerd R Simangunsong, Apolo Safanpo, Henokh Ondi, Sandra Carlotta

4. Dua Kementerian Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buka-bukaan dalam pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019) kemarin.

Dikutip dari Warta Kota, Presiden Jokowi menyebut, dirinya akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Adapun untuk pengumuman lengkap nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihatlah, tetapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik, tetapi ini masih tetap kita hitung," kata dia.

5. Ada Kementerian Dilebur

Presiden Jokowi mengakui, nantinya ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya.

Selain ada kementerian baru, ada kementerian lama yang akan dilebur menjadi satu.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi selepas menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019) petang, dikutip dari Kompas.com.

Akan tetapi, Jokowi masih belum mau buka-bukaan terkait kementerian yang akan digabung dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Dirinya pun meminta kepada publik untuk sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

6. Menteri Muda

Pasca-memenangi Pilpres 2019, Jokowi menyatakan sedari awal, bakal ada menteri berusia muda di kabinetnya.

Pada saat mengadakan pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2019 lalu, Jokowi menyatakan sudah memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Maruf Amin.

Dikutip dari Kompas.com, calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

7. Calon Jaksa Agung Tidak Berasal dari Parpol

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

8. Parpol Dapat Jatah 45 Persen

Presiden Joko Widodo menyebut kabinet baru akan diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen kader partai politik.

"Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai," kata Jokowi usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menegaskan, semua pihak harus menerima komposisi tersebut. Termasuk ketua umum dan elite parpol.

Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

Adapun untuk pengumuman nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihat lah. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti. Sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Tapi ini masih tetap kita hitung," kata Jokowi.