Beri Jokowi Deadline hingga 14 Oktober 2019, Jika Tidak, Apa yang Akan Dilakukan Mahasiswa?
Mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk meminta Jokowi membuka jajak pendapat terkait tuntutan itu.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Perwakilan mahasiswa menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk meminta Jokowi membuka jajak pendapat terkait tuntutan itu.
Dino, merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, menyebut, apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak direalisasi, akan ada gerakan mahasiswa lebih besar lagi.
Baca: Ngaku Sebagai Milyarder, Mempelai Pria Ini Tiba-tiba Kabur Usai Pernikahan Super Mewah, Ternyata
Baca: Peruntungan Shio Hari Ini 5 Oktober 2019 dari Pakar Feng Shui, Tahun Babi Tanah Hari Babi Kayu
Dia pun menuntut Jokowi segera memberikan tanggapan.
"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari presiden, kami pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," imbuhnya.
Dino mengaku datang menemui Moeldoko untuk meluruskan kembali gerakan mahasiswa.
Sebab, dia menilai beberapa waktu terakhir isu gerakan mahasiswa digeser menjadi tidak substantif.
"Kita mencoba membuka dialog dengan pemerintah untuk meluruskan kembali gerakan mahasiswa sehingga tidak makin bias," ucapnya.
Bersama Dino, turut hadir Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad.
Selain itu, ada dari Universitas Tarumanagara hingga Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida).
Baca: Tes Kepribadian - Berapa Banyak Persegi di Gambar? Jawabanmu Tunjukkan Cara Berfikirmu!
Baca: VIDEO Viral Adegan Panas Bebby Fey dengan Sosok Pria, Bukan Atta Halilintar, Cium Bagian Dada DJ
Pakar hukum pidana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, JM Muslimin meminta Jokowi kembali kepada jati diri.
"Ya sebaiknya Pak Jokowi kembali kepada jati diri Pak Jokowi yang reformis dan Pak Jokowi yang dekat dengan hati nurani rakyat, apa yang terjadi selama ini posisi di KPK menimbulkan reaksi publik yang dapat dilihat bersama. Oleh karena itu pada saat ini tepat Pak Jokowi kembali kepada jati dirinya," kata JM Muslimin.
Muslimin mengatakan seharusnya Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Alasan penerbitan Perppu KPK, ia menjelaskan saat ini banyak reaksi masyarakat yang menolak revisi UU KPK dan mendukung penerbitan Perppu KPK sehingga kondisi akan tidak stabil.
"Saya kira itu pilihan yang terbaik sudah dianjurkan dan disarankan oleh banyak pihak," ucap dia.
Isu pemakzulan kini muncul di tengah Perppu yang sedang dipertimbangkan Jokowi, salah satunya dari mulut Ketum Partai NasDem Surya Paloh.
