Kader Partai Tersangkut Kasus Ijazah Palsu, DPD Partai Gerindra Jambi akan Ambil Tindakan Tegas

Humas DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Nazli mengatakan pihaknya akan tetap menghormati proses hukum terhadap kader partainya, Jumawarzi.

Kader Partai Tersangkut Kasus Ijazah Palsu, DPD Partai Gerindra Jambi akan Ambil Tindakan Tegas
Tribunjambi/Mareza
Kasus Dugaan Pemalsuan Gelar, Polisi Pertimbangkan Pencekalan Tersangka Jumawarzi 

Kader Partai Tersangkut Kasus Ijazah Palsu, DPD Partai Gerindra Jambi akan Ambil Tindakan Tegas

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra tetap akan menindak tegas kader partainya yang melakukan pelanggaran.

Humas DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Nazli mengatakan, pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan terhadap kader partainya, Jumawarzi.

"Sikap kita tegas. Kita akan tetap patuh pada proses hukum yang berjalan," katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).

Selain pada proses hukum, dari sisi internal, pihaknya juga akan melakukan proses. Tindakan yang dilakukan masih dalam pembahasan, namun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya pergantian antarwaktu (PAW) terhadap kader partai yang melakukan pelanggaran.

"Kami, Partai Gerindra, tidak akan menolerir kader partai yang melakukan pembohongan terhadap publik. Yang jelas, kita akan memberi tindakan tegas," dia menekankan.

Baca: Gara-gara Celana Tak Dikembalikan, Rahmad Tewas di Tangan Sepupu

Baca: Siapa Asiang dalam Pusaran Kasus Suap RAPBD Provinsi Jambi 2018 ini?

Nazli mengatakan, proses hukum yang sedang berjalan akan beriringan dengan proses dari internal partai. Sebab, kata dia, pihaknya tetap menjaga nama baik dan martabat partai.

Saat ini, pihaknya juga tengah mengumpulkan berkas-berkas dan fakta-fakta terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan kader Partai Gerindra tersebut.

"Sambil kita proses juga di internal. Kita koordinasi juga dengan DPC, dan pihak lainnya," jelasnya.

Sebelumnya gelar sarjana hukum Jumawarzi dari Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta diduga palsu. Gelar tersebut tertera saat dia maju sebagai caleg DPRD Tebo pada Pemilu April lalu.

Dia disangkakan melanggar pasal 93 Jo pasal 28 ayat (7) undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan/atau denda  Rp 1 miliar. Atau pasal 68 ayat (2) undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan/atau denda Rp 500 juta.(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved