Taktik Jokowi Atasi Demonstrasi Mahasiswa, Rekan Prabowo Ingin Lengserkan Tapi Gerindra Sebaliknya
Pertemuan Jokowi membahas UU KPK hingga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia
Taktik Jokowi Antisipasi Demonstrasi Mahasiswa, Rekan Prabowo Ingin Lengserkan Tapi Gerindra Dukung Pelantikan
TRIBUNJAMBI.COM - Gelombang demonstrasi muncul di beberapa tempat menjelang pelantikan presiden dan wapres.
Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan ketua umum partai politik pendukungnya untuk membahas UU KPK hingga demonstrasi.
Melalui Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, diungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah membahas soal UU KPK yang banyak didemo karena dianggap melemahkan.
Pertemuan Jokowi membahas UU KPK hingga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia digelar Senin (30/0/2019) malam.
Baca Juga
Siapa Sebenarnya Hillary Lasut? Anggota DPR RI Termuda Baru 23 Tahun, Ditawar Bank Dunia
Daftar Nama 575 Anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang Dilantik Selasa (1/10/2019)
Daftar 10 Tokoh Muda yang Diajukan Jadi Menteri Jokowi oleh Relawan, H-20 Pelantikan Presiden
Kasus dengan Atta Halilintar, Bebby Fey Ngadu Dibilang DJ Dunia Malam , Matre, Hingga Pansos
Tergoda Kemolekan Tubuh Teman Wanita, Pria Ini Rekam Korban Saat Mandi, Ketahuan Karena Hal Ini
Presiden Joko Widodo bertemu dengan seluruh ketua umum partai politik koalisi pendukungnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
"Kami memang bertemu di Istana Bogor. Kalau dibilang tadi malam ada pertemuan memang iya.
Tapi pertemuan itu enggak cuma tadi malam, sering," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Ia mengatakan, pertemuan semalam membahas sejumlah hal seperti pengamanan semasa pelantikan anggota DPR-DPD terpilih hingga presiden dan wakil presiden terpilih.
Saat ditanya apakah pertemuan semalam membahas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan kota lainnya, Arsul membenarkan.
Namun, menurut dia, kedua hal tersebut tak menjadi topik pembahasan utama.
Dalam pertemuan tersebut, parpol mengusulkan agar Jokowi tak langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Arsul Sani mengatakan, partai-partai koalisi menginginkan Presiden menempuh jalur legislative review seperti yang ditawarkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.