Bawaslu Provinsi Jambi Keluhkan Anggaran Ke DPRD Provinsi, Tolak Tandatangani NPHD Bersama Pemprov

Bawaslu Provinsi Jambi Keluhkan Anggaran Ke DPRD Provinsi, Tolak Tandatangani NPHD Bersama Pemprov

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Polemik minimnya dana pengawasan bagi Bawaslu Provinsi Jambi masih terus berlanjut. Kini komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, mengadukan anggaran tersebut ke Ketua DPRD Provinsi Jambi.

"Kami akan membicarakan soal dana pengawasan ini bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi," ucap Fachrul Rozi, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Senin (30/9/2019).

Dan pantauan Tribunjambi.com (1/10/2019) hari ini di DPRD Provinsi Jambi, seluruh komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, benar-benar melakukan pertemuan.

Baca: Anggaran Tak Sesuai, Tiga Bawaslu Kabupaten/Kota di Jambi Menolak Tandatangani NPHD

Baca: Tiga Bawaslu Tolak Tandatangan NHPD, Anggaran yang Diberi Dinilai Tak Cukup

Baca: VIDEO : Daftar Anggota DPR RI 2019-2024 dari Jambi yang Dilantik di Jakarta, Ini Nama-namanya

Ketua  Bawaslu Asnawi, Wein Arifin, Rafiqo Febriyanti, serta Fachrul Rozi diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. 

Bawaslu merasa anggaran Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dipatok Rp45 miliar dinilai tidak mencukupi.

Baca: Inilah Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR RI yang Berusia 23 Tahun, Incar Komisi III Apa Tujuannya?

Baca: Jarang Diketahui Orang, Ternyata Ini Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila

Baca: Daftar Urutan Pendaftaran CPNS 2019, Ini Waktu & Bahan Tes Peserta, Siap-siap Bulan Oktober

Makanya mereka tidak ingin menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah. Makanya mereka berharap dengan pembicaraan bersama pihak DPRD masih terbuka peluang untuk penambahan.

Bawaslu Provinsi Jambi Keluhkan Anggaran Ke DPRD Provinsi, Tolak Tandatangani NPHD Bersama Pemprov (Hendri Dunan Naris/Tribunjambi.com)