Tiga Bawaslu Tolak Tandatangan NHPD, Anggaran yang Diberi Dinilai Tak Cukup

Ada tiga Bawaslu di Provinsi Jambi yang menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dengan pemerintah setempat.

Tiga Bawaslu Tolak Tandatangan NHPD, Anggaran yang Diberi Dinilai Tak Cukup
Tribunjambi/Dunan
Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi. Asnawi AR Ketua Bawaslu sedang memberikan materi. 

JAMBI, TRIBUN – Ada tiga Bawaslu di Provinsi Jambi yang menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dengan pemerintah setempat.

Jika mengacu ke jadwal, penandatanganan NPHD harus sudah dilakukan per 1 Oktober 2019.

Tiga daerah tersebut yakni Bawaslu Tanjab Barat, Bawaslu Tanjab Timur dan Bawaslu Kota Sungai Penuh.

"Kami tetap menolak menandatangani NPHD yang direncanakan pada tanggal 1 Oktober mendatang," ungkap Nadiavika, Ketua Divisi SDM Bawaslu Kota Sungai Penuh, Senin (30/9).

Alasannya bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh hanya menganggarkan sebesar Rp 2,3 miliar untuk pengawasan pelaksanaan Pemilukada di kota tersebut. Anggaran sebesar itu dinilai tidak cukup untuk melaksanakan tahapan terlebih dengan adanya penambahan TPS.

"Terus terang dengan anggaran sebesar itu kita tidak berani untuk melaksanakan tahapan," ungkap Nadiavika.
Bawaslu Kota Sungai Penuh hanya mendapat jatah anggaran sebesar Rp 2,3 miliar. Anggaran tersebut ditempatkan pada APBD murni 2020 sebesar Rp 2 miliar dan Rp 300 juta Pada APBD-P 2019.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Junanto, Komisioner Bawaslu Tanjung Jabung Timur. Mereka juga tidak akan menandatangani NPHD dengan Pemkab Tanjab Timur. "Kami tidak akan menandatangani NPHD pada 1 Oktober tersebut,"kata Yunanto.

Untuk Bawaslu Tanjab Timur, Pemda hanya menganggarkan sebesar Rp 3.75 miliar dari nilai anggaran yang diusulkan Rp 9.1 miliar.

Sama halnya dengan Bawaslu Tanjab Barat, sebagaimana disampaikan Yasin, Komisioner Bawaslu. Bahwa mereka juga tidak akan menandatangani NPHD tersebut.

"Kami hanya dipatok sebesar Rp 4 miliar. Jelas itu tidak rasional untuk penyelenggaraan Pengawasan," tegas Yasin.

Untuk pengawasan pemilukada serentak 2020 mereka telah mengajukan dana sebesar Rp 11 miliar. Namun hanya disetujui Rp 4 miliar. Maka dari itu mereka juga tidak sanggup melakukan pengawasan dengan anggaran sebesar itu.

Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved