Anggaran Tak Sesuai, Tiga Bawaslu Kabupaten/Kota di Jambi Menolak Tandatangani NPHD

Ada tiga Bawaslu yang menolak untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah masing-masing.

Anggaran Tak Sesuai, Tiga Bawaslu Kabupaten/Kota di Jambi Menolak Tandatangani NPHD
Tribunjambi/Dunan
Komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifudin sebut NPHD banyak belum selesai termasuk di Jambi. 

Anggaran Tak Sesuai, Tiga Bawaslu Kabupaten/Kota di Jambi Menolak Tandatangani NPHD

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ada tiga Bawaslu yang menolak untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah masing-masing. 

Hari ini pihak KPU Provinsi Jambi telah menandatangani NPHD bersama pemerintah daerah Provinsi Jambi. Pihak Bawaslu direncanakan paling lambat penandatanganan NPHD harus sudah dilakukan per 1 Oktober 2019. 

Namun ketika Tribunjambi.com konfirmasi ke 3 Bawaslu yang melaksanakan Pemilukada daerah semua menyatakan menolak mendatangani NPHD pada tanggal 1 Oktober 2019 mendatang. Ketiganya antara lain bawaslu Tanjab Barat, Bawaslu Tanjab Timur dan Bawaslu Kota Sungai Penuh. 

Baca: Bawaslu RI Akui NPHD Banyak Belum Selesai, Pemprov Jambi?

Baca: VIDEO: Ini Daftar Perusahaan di Jambi yang Direkomendasikan Dicabut Izinnya Akibat Karhutla

"Kami tetap menolak menandatangani NPHD yang direncanakan pada tanggal 1 Oktober mendatang," ungkap Nadiavika Ketua Divisi SDM Bawaslu Kota Sungai Penuh, Senin (30/9/2019).

Alasannya bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh hanya menganggarkan sebesar 2,3 miliar untuk pengawasan pelaksanaan Pemilukada di kota tersebut. Anggaran sebesar itu dinilai tidak cukup untuk melaksanakan tahapan terlebih dengan adanya penambahan TPS. 

"Terus terang dengan anggaran sebesar itu kita tidak berani untuk melaksanakan tahapan," ungkap Nadiavika.

Bawaslu Kota Sungai Penuh hanya mendapat jatah anggaran sebesar Rp 2,3 miliar. Anggaran tersebut ditempatkan pada APBD murni 2020 sebesar Rp 2 miliar dan Rp 300 juta Pada APBD-P 2019. 

hal yang sama juga diungkapkan oleh Junanto Komisioner Bawaslu Tanjung Jabung Timur. Mereka juga tidak akan menandatangani NPHD dengan Pemkab Tanjab Timur. 

"Kami tidak akan menandatangani NPHD pada 1 Oktober tersebut," kata Yunanto. 

Untuk Bawaslu Tanjab Timur sendiri pihak Pemda hanya menganggarkan sebesar Rp3,75 miliar dari nilai anggaran yang diusulkan Rp9,1 miliar. 

Sama halnya dengan Bawaslu Tanjab Barat, sebagaimana disampaikan Yasin, Komisioner Bawaslu. Bahwa mereka juga tidak akan menandatangani NPHD tersebut. 

Baca: Kakap Goreng dengan Saus Mangga Segernya Buat Nagih, Hanya di Swiss-Belhotel Jambi

Baca: ASN Ikut Berebut Kursi, Panitia Pilkades Desa Sungai Sayang Lakukan Seleksi Tambahan

"Kami hanya dipatok sebesar Rp 4 miliar. Jelas itu tidak rasional untuk penyelenggaraan Pengawasan," tegas Yasin. 

Untuk pengawasan pemilu kada serentak 2020 mereka telah mengajukan dana sebesar Rp 11 miliar. Namun hanya disetujui Rp 4 miliar. Maka dari itu mereka juga tidak sanggup melakukan pengawasan dengan anggaran sebesar itu. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved