Bawaslu RI Akui NPHD Banyak Belum Selesai, Pemprov Jambi?

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana pengawasan Pilkada 2020 masih banyak yang belum selesai.

Bawaslu RI Akui NPHD Banyak Belum Selesai, Pemprov Jambi?
Tribunjambi/Dunan
Komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifudin. 

Bawaslu RI Akui NPHD Banyak Belum Selesai, Pemprov Jambi?

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana pengawasan Pilkada 2020 masih banyak yang belum selesai. 

Komisioner Bawaslu RI Mochamad Afifudin mengungkapkan bahwa persoalan NPHD masih banyak yang belum selesai. Termasuk persoalan NPHD yang ada di provinsi dan beberapa kabupaten kota.

"Terkait NPHD ini masih belum selesai. Termasuk di Jambi,"ungkap Moch Afifuddin, Senin (30/9/2019).

Terhadap nilai dana pengawasan yang dinilai Bawaslu Provinsi Jambi tidak rasional juga menjadi koreksi Bawaslu RI. Menurutnya pihak Pemprov Jambi harus mengerti dengan memberi porsi yang proporsional kepada Bawaslu sebagai penyelenggara. 

"Anggaran Bawaslu itu dalam basis rasional yang bisa dijelaskan," ungkapnya. 

Baca: Acara Penandatanganan NPHD, Bawaslu Mengaku Tak Diundang Pemprov Jambi

Baca: ASN Ikut Berebut Kursi, Panitia Pilkades Desa Sungai Sayang Lakukan Seleksi Tambahan

Baca: Kadisdik Bolehkan Pelajar Ikut Unjuk Rasa? Yang Penting Tidak Anarkistis, Tidak Melakukan Kekerasan

Moch Afifuddin juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu bukan meminta dana yang berlebih. Tetapi yang berkecukupan. 

"Kebutuhan anggaran Bawaslu tersebut terukur dengan logika public," tegas Moch Afifuddin. 

Anggota Bawaslu RI ini mengatakan bahwa dibanyak tempat terjadi hal yang sama. Ada yang selesai tetapi juga belum ada kesepakatan. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved