Demo Mahasiswa Tolak RUU, Massa Aksi Usir Ketua DPR Provinsi Hingga Tolak Air Minum Dari Polisi

Demo Mahasiswa Tolak RUU, Massa Aksi Usir Ketua DPR Provinsi Hingga Tolak Air Minum Dari Polisi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan massa aksi mahasiswa dari sejumlah kampus di Jambi, menolak berdialog dengan anggota DPRD Provinsi Jambi, saat aksi unjuk rasa berlangsung pada Senin (30/9/2019).

Seperti terlihat saat mahasiswa berorasi di depan kantor DPRD Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto sempat turun dan menemui massa aksi.

Namun massa menolak kehadiran anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PDI Perjuangan ini. Massa pun menolak memberi Edi Purwanto kesempatan untuk berbicara.

Baca: Mengharukan, Foto Mahasiswa dan Polisi Makan Nasi Bungkus Saat Demo, Ternyata Bersahabat Sejak SMP

Baca: Pedagang Kaki Lima di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Berhamburan Saat Aksi Mahasiswa Ricuh

Baca: Penanganan Jalan Kabupaten, PUPR Muarojambi Ingin Perusahaan Terlibat Lewat CSR

Massa aksi menuntut agar diperbolehkan masuk ke ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi.

"Pak ketua silahkan masuk, kembali ke gedung kami hanya ingin masuk ke ruang rapat paripurna untuk melakukan sidang bersama mahasiswa dan rakyat," kata orator aksi.

Tak lama kemudian massa terlibat kasi dorong-dorongan dengan petugas kepolisoan yang berjaga sejak pagi. Massa aksi juga menolak saat ditawari air mineral oleh aparat kepolisian yang datang membawa air mineral.

Baca: KISAH Burhan Kampak, Si Algojo Pembantai PKI: Mengaku Sering Datang ke Kostrad Untuk Minta Peluru

Baca: Pengumuman Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Auditorium UIN STS Jambi, Molor Lagi, Ini Kendalanya

Baca: Penanganan Jalan Kabupaten, PUPR Muarojambi Ingin Perusahaan Terlibat Lewat CSR

Dalam kasinya massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama meminta DPR RI yang akan dilantik untuk membatalkan pasal-pasal dalam RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenaga kerjaan, RUU keamanan dan ketahanan siber yang dianggap tidak berpihak dengan rakyat.

Kedua, meminta presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK karna dianggap telah melemahkan KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari intervensi.

Ketiga, mengutuk dan meminta pertanggung jawaban kapolri terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi yang mengakibatkan tewasnya beberapa mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

Empat, meminta presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

Demo Mahasiswa Tolak RUU, Massa Aksi Usir Ketua DPR Provinsi Hingga Tolak Air Minum Dari Polisi (Dedy Nurdin)