Breaking News:

Aksi Mahasiswa Jambi

Ini Tuntutan Mahasiswa Jambi pada Pemerintah, Mulai dari Karhutla, RKUHP hingga Cabut RUU KPK

Sekitar seribu massa mahasiswa di Kota Jambi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Jambi bergerak menggelar aksi kawasan Kantor Gubernur Jambi.

tribunjambi/Dedy Nurdin
Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berorasi di depan Kantor Gubernur Jambi, Rabu (25/9/2019). 

Ini Tuntutan Mahasiswa Jambi pada Pemerintah, Mulai dari Karhutla, RKUHP hingga Cabut RUU KPK

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekitar seribu massa mahasiswa di Kota Jambi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Jambi bergerak menggelar aksi kawasan Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura, Selasa (24/9/2019).

Seperti terlihat, mahasiswa melakukan aksi dengan berjalan kaki dari dari simpang BI menuju Kantor Gubernur Jambi.

Namun, sebelum itu mahasiswa lebih dulu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi untuk berorasi.

Sepanjang aksi mahasiswa menyanyikan yel-yel tolak RUU yang dianggap tak pro rakyat.

Ada beberapa isu yang disampaikan massa aksi. Berikut ini tuntutan para mahasiswa dalam aksinya,

Pertama, tangkap dan adili perusahaan pembakar hutan serta menuntut perusahaan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kebakaran.

Baca: BREAKING NEWS, Aksi Mahasiswa PMII dan UIN di Kantor Gubernur Jambi Ricuh

Baca: Tolak RUU KPK dan RUU KUHP, Ratusan Mahasiswa Desak Aparat Buka Pagar Kantor DPRD Bungo

Baca: Produksi Lagi Anjlok, Harga Sawit dan Pinang di Tanjab Timur Naik

Baca: Jengkol Selamatkan Petani Tanjab Timur Saat Produksi Komoditi Unggulan Anjlok

Kedua, menuntut negara mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

Ketiga, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reformasi agraria.

Keempat, menolak terhadap pasal-pasal yang bermasalah pada RKUHP.

Lima, mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.

Enam, pasal problematis didalam RUU ketenagakerjaan.

Tujuh, mendesak pemerintah untuk mencabut draf UU KPK yang telah disahkan.

Delapan, mendesak Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi menyatakan sikap serupa untuk menolak RUU yang bermasalah. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved